Hunian untuk Korban Banjir Bandang di Tanah Datar Mulai Dibangun, 60 Unit Dikebut 4 Bulan!

Pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), pada Mei 2024 lalu.

Riki Chandra
Kamis, 12 September 2024 | 18:13 WIB
Hunian untuk Korban Banjir Bandang di Tanah Datar Mulai Dibangun, 60 Unit Dikebut 4 Bulan!
Gubernur Sumbar letakkan batu pertama pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir bandang di Tanah Datar. [Dok.Antara]

SuaraSumbar.id - Pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), pada Mei 2024 lalu, resmi dimulai.

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Kamis (12/9/2024), di kawasan Balai Benih Induk (BBI) milik Pemprov Sumbar di Jorong Ladang Laweh, Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Tanah Datar.

Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan huntap ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah pada semua tingkatan—pusat, provinsi, dan kabupaten—untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga yang terdampak bencana.

“Pemerintah akan hadir bagi masyarakat baik saat bencana maupun setelah bencana. Huntap ini adalah bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah pada masyarakat,” ujar Mahyeldi.

Selain penyediaan hunian tetap, pemerintah juga akan memberikan bantuan untuk perbaikan dan pembangunan fasilitas umum, seperti tempat ibadah, taman, dan lahan pertanian.

Mahyeldi juga mengajak masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan fasilitas Balai Benih Induk (BBI) secara maksimal.

“Jadikan BBI sebagai pusat pembibitan yang nantinya dapat disebar ke berbagai daerah di Sumatera Barat, sehingga bisa menjadi pemasukan tambahan bagi masyarakat,” tambahnya.

Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menjelaskan bahwa sebanyak 60 unit hunian tetap akan dibangun di atas lahan seluas 3,8 hektare tersebut. Proyek pembangunan ini dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar empat bulan ke depan.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan relokasi mandiri di lokasi tanah kaum masing-masing sebagai bagian dari upaya pemulihan. (Antara)

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini