SuaraSumbar.id - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Revisi Undang Undang (RUU) Pilkada, ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Kamis (22/8/2024).
Aksi demo dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Terpantau, demonstran terus mendesak pimpinan DPRD Sumbar untuk menemui mereka ke lokasi demo. Hingga pukul 12.00 WIB, belum satupun satupun pejabat DPRD keluar menemui mereka.
Selain itu, aksi demo juga tanpa ada pengawalan dari pihak kepolisian. Tuntutan demi tuntutan terus diorasikan para demonstran soal putusan MK tersebut.
"Cabut mandat kita terhadap anggota dewan. Ultimatum masyarakat Sumbar bahwa mulai hari ini, bubarkan DPR RI. Masyarakat Sumbar tidak diam," kata salah seorang orator.
Secara bersama kita menyuarakan perlawanan. Hari ini DPR RI begitupun elit politik lainnya sudah menampilkan keluconan. Mereka membuat regulasi yang hanya menguntungkan koloninya dan tanpa memikirkan rakyat," katanya lagi.
Kemudian orator lain menyampaikan, jika mereka (Anggota DPR) merasa bersalah, maka mereka harus turun dan siap untuk mengawal revisi undang-undang tersebut.
Selain melakukan orasi, para demonstran juga membawa sejumlah spanduk yang menyampaikan kekecewaan terhadap putusan dikeluarkan tersebut.
Diantara tulisan dalam spanduk tersebut untuk membubarkan DPR RI, kawal putusan MK. Kemudian spanduk bertuliskan "Negara Indonesia Diperkosa 1 Keluarga".
Hingga berita ini diturunkan, belum satupun anggota dewan yang terlihat menemui peserta aksi yang terus menyampaikan orasi dan tuntutan mereka.
Sebelumnya, RUU Pilkada itu menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya, pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) tentang syarat pencalonan pada Pilkada.
Kontributor : B Rahmat
