Kondisi itu tidak hanya berdampak negatif pada pendapatan petani, tapi juga terhadap produksi gabah. Apalagi periode Maret-Mei ini Pesisir Selatan diprediksi bakal memasuki panen raya.
"Ini tentu menjadi perhatian serius kami. Begitu juga dengan peternak," tuturnya.
Selain melalui mekanisme tanggap darurat, pemerintah kabupaten menjadikan petani yang terdampak banjir masuk skala prioritas penerima bantuan benih dan pupuk.
Pemerintah kabupaten telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mengganti lahan pertanian yang rusak melalui anggaran Kementerian Pertanian, karena banjir kali ini telah ditetapkan sebagai bencana provinsi.
Sean selama ini belum ada penggantian langsung dari kementerian terkait lahan yang terdampak bencana. Di lain sisi kementerian selalu meminta petani meningkatkan indeks pertanaman untuk mengejar swasembada.
Apalagi bicara soal pengentasan kemiskinan adalah bicara tentang kesejahteraan petani, mengingat sebagian besar keluarga miskin di Indonesia, termasuk di Pesisir Selatan adalah rumah tangga petani.
"Jadi, mustahil kemiskinan bakal turun jika kita tidak memerhatikan keluarga petani dan rumah tangga usaha pertanian," terangnya.
Sementara Kepala BPBD Pesisir Selatan Doni Gusrizal mengaku pihaknya terus berupaya agar lahan pertanian yang rusak akibat banjir bandang beberapa waktu lalu mendapatkan penggantian.
Bahkan menurutnya telah mengusulkan pada pemerintah pusat untuk masuk dalam biaya tanggap darurat, sehingga lahan pertanian yang rusak tidak menjadi beban bagi petani sendiri.
"Sedang kita usulkan. Mudah-mudahan ini disetujui," kata Doni.
