SuaraSumbar.id - Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo menjadi perbincangan intensif menjelang Pilpres 2024, terutama setelah merebaknya dugaan manipulasi politik yang dituduhkan kepada Jokowi melalui aparatur sipil negara (ASN).
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan pandangannya terkait kemungkinan pemakzulan presiden.
Hasto mengatakan, pemakzulan presiden merupakan tindakan yang tidak mudah, mengingat presiden dipilih langsung oleh rakyat.
Namun, Hasto mengakui bahwa pemakzulan bisa terjadi jika masyarakat merasa bahwa presiden telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi.
Baca Juga:Sekjen Gerindra ke Sekjen PDIP: Meski Pintu Depan Tertutup, Jendela Harus Dibuka
"Jadi ada syarat sistem. Ketika presiden melanggar konstitusi, maka muncul gerakan," ujar Hasto saat diwawancarai di Pos Bloc, Jakarta Pusat, pada Minggu (14/1/2024).
Hasto menekankan bahwa wacana pemakzulan seharusnya menjadi sebuah peringatan bagi Presiden Joko Widodo.
Ia berharap presiden dapat melakukan introspeksi dan menjalankan tugasnya dengan baik hingga akhir masa jabatannya.
Hal ini penting agar proses pemilihan umum berlangsung secara demokratis dan rakyat dapat menyampaikan hak politiknya tanpa adanya intimidasi.
Hasto juga mencatat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi, sehingga masyarakat merasa perlu memperbaiki sistem pemerintahan yang dianggap bermasalah.
Baca Juga:Hasto Bela Anies yang Dilaporkan ke Bawaslu: Otoriter, Apalagi Kalau Berkuasa
Menurutnya, kemajuan politik Gibran dianggap sebagai manipulasi konstitusi, yang pada tingkat implementasi di lapangan, sulit dibedakan kapan Jokowi bertindak sebagai presiden dan kapan sebagai ayah Gibran.
Pernyataan Hasto ini menciptakan ruang diskusi mengenai peran dan tindakan presiden dalam konteks pemilihan umum 2024 serta kemungkinan pemakzulan yang mungkin terjadi jika ada pelanggaran terhadap konstitusi.
Kontributor : Rizky Islam
