SuaraSumbar.id - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menekankan pentingnya menjaga netralitas oleh seluruh aparatur negara dalam Pemilu 2024.
Dalam diskusi bertajuk 'Selamatkan Pemilu yang Demokratis' yang diselenggarakan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 13 Januari, Gatot menegaskan bahwa aparatur negara yang terlibat secara partisipatif dalam pemilu dan memihak salah satu pasangan calon (paslon) dapat dianggap sebagai pengkhianat bangsa.
Menurut Gatot, keterlibatan langsung aparatur negara dalam pemilu, seperti melakukan intervensi atau meminta identitas warga, harus ditolak.
"Contoh sederhana, jika Babinsa atau Kapolsek ikut campur dalam pemilu, mereka harus dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Warga harus berani menolak jika ada permintaan kartu keluarga atau KTP oleh mereka," ujar Gatot.
Baca Juga:Ini Besaran Uang Honor Petugas Pelipat Surat Suara Pemilu 2024 di Padang
Gatot mengajak warga Indonesia untuk tidak takut dan berani menolak praktik intervensi yang dilakukan oleh aparatur negara.
"Sebagai pemilik negeri ini, rakyat Indonesia jangan takut menolak upaya-upaya yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi," tegas Gatot.
Pernyataan Gatot ini datang di tengah kekhawatiran akan netralitas aparatur negara dalam pemilu, yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi yang sehat dan adil.
Gatot juga mengungkapkan bahwa ia telah ditawari untuk bergabung dalam tim sukses salah satu paslon, tetapi menolaknya demi menjaga netralitas dan integritas.
Penegasan Gatot mengenai pentingnya netralitas dan penolakan terhadap praktik intervensi dalam pemilu menunjukkan kebutuhan akan pemilihan yang bersih dan adil untuk memastikan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Baca Juga:Tukang Sablon Keluhkan Omzet Turun dari APK Pemilu 2024, Ini Respons Timses 3 Pasangan Capres
Kontributor : Rizky Islam
