SuaraSumbar.id - Dalam visi dan misi pembangunan dengan tajuk 8 jalan perubahan, Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan terang-terangan menolak program food estate yang selama ini sudah dilaksanakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Tidak hanya menolak program food estate, namun Anies pun mengajukan program yang bernama kontrak petani atau contract farming. Sebenarnya mantan Gubernur DKI Jakarta ini, mau bangun apa jika terpilih menjadi Presiden nantinya?
Dalam Youtube #DesakAnies dijelaskan apa alasan Anies Baswedan menolak food estate. Dijelaskan Anies, program contract farming lebih memihak petani.
Anies mengungkapkan lebih mengenalkan jaminan pembelian pangan atau dikenalkan dalam nama contract farming.
Baca Juga:Jalan Lintas Sumbar-Riau Mulai Dilewati Kendaraan dengan Sistem Buka-Tutup
"Kami lebih mengenalkan jaminan pembelian pangan atau contract farming, yakni berkontrak," ujar Anies.
Contract Farming diartikan sebagai berkontrak dengan membeli hasil pertanian selama lima tahun menanam. Dengan program demikian, petani akan bertanam akan lebih tenang.
"Petani bertanam lebih tenang karena adanya harga yang menjadi ambang batas dan ambang bawah," ujarnya.
Hasil produksi pertaniannya nantinya akan ada jaminan pasar sehingga akan terserap dan petani akan lebih untung.
Berbeda jika dibandingkan program food estate yang dikenalkan Jokowi dengan melibatkan perusahaan atau koorporasi.
Baca Juga:Basarnas Pekanbaru Ikut Turunkan Tim ke Sumbar Bantu Evakuasi Korban Banjir
"Jika pakai food estate, anggaran dialokasikan bagi koperasi, mereka (petani) menanam, tapi perusahaan yang ambil nilai lebih," ucapnya.
Sementara petani yang merupakan profesi dan tulang ekonomi dari generasi ke generasi akan tergerus. "Petani yang sudah bergenerasi tidak mendapat faedah," ujar Anies.
Belum lagi, capres Anies juga menyinggung dampak lain dari food estate ialah kerusakan lingkungan.
"Kerusakan lingkungan juga terjadi, nantinya," ucap Anies menjelaskan.
