SuaraSumbar.id - Sumatera Barat (Sumbar) merupakan salah satu provinsi yang rawan bencana. Atas kondisi itu, pemerintah daerah setempat diingatkan untuk memaksimalkan mitigasi bencana alam.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Sumbar, Hidayat, saat memberi sambutan dalam pelatihan relawan kebencanaan zonasi Kota Padang (jurnalistik kebencanaan) yang berlangsung pada Kamis-Jumat (16-17/11/2023).
"Banyak selter yang tidak dirawat dan kurang memadai, ini butuh komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk keberlanjutan pencegahan dan penanganan bencana alam," kata anggota Komisi V DPRD Sumbar itu.
Selain selter dan jalur evakuasi, Hidayat menilai pelatihan dan pembekalan terhadap komunitas siaga bencana juga penting untuk dilakukan sebagai persiapan dini apabila terjadi bencana alam.
"Ini harus berkelanjutan. Oleh karena itu, komitmen dari kepala daerah penting sekali memperhatikan ini," ujarnya.
Sementara, untuk BPBD Kota Padang maupun BPBD Provinsi Sumbar harus terus memperbaharui peta jalan, strategi dan lain sebagai agar pembaharuan pengetahuan dan informasi terkait kebencanaan tetap tersampaikan ke masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumbar Fajar Sukma mengatakan media massa memiliki peran penting dalam penguatan mitigasi bencana, terutama di daerah yang memiliki potensi bencana yang tinggi seperti Sumbar.
"Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya untuk sosialisasi memperkuat mitigasi bencana. Media juga memiliki peran penting dalam hal itu," kata dia.
Saat ini tujuh kabupaten dan kota yang berada di pesisir pantai di Sumbar terancam megatrust dan gelombang tsunami. Sementara, daerah darat memiliki ancaman gempa yang berasal dari sesar semangko. Sumbar juga memiliki potensi ancaman gelombang air laut, banjir dan longsor karena itu kesiapsiagaan menjadi penting. (Antara)
