Ibu Rumah Tangga (IRT) 32 tahun itu, rutin membayar BPJS sejak melahirkan anak pertama. Biaya operasi membengkak karena tak punya BPJS-nya mati tahun 2016. "Saya merasakan betul manfaatnya. Betul-betul mahal kalau bayar sendiri," katanya.
Tiga tahun lamanya Elvira menjadi peserta mandiri, sebelum suaminya kembali bekerja di perusahaan. Menurutnya, tidak ada perbedaan pelayanan di rumah sakit antara peserta BPJS mandiri, dibayarkan pemerintah atau pun masyarakat umum. Hal itu telah dibuktikannya di beberapa klinik dan RS di Padang.
"Suami saya kontrol mata rutin, operasi juga. Anak juga ke spesialis. Pelayanannya sama-sama bagus kok," katanya.
Mengetahui pentingnya BPJS, Elvira pun terbiasa membantu tetangganya yang ingin bayar iuran. "Sering saya bantu bayarkan dulu iuran BPJS tetangga sampai mereka punya uang. Kasihan kalau nunggak dan tiba-tiba mereka sakit," katanya.
Baca Juga:3 Cara Mengurus BPJS Kesehatan untuk Bayi Baru Lahir
Selain itu, kata Elvira, layanan BPJS juga makin mudah. Dulu, jika kartu tertinggal, pasien disuruh jemput pulang. Kini, berobat cukup dengan Kartu Tanda Penduk (KTP). "Saya sudah sering pakai NIK ke faskes sejak akhir tahun lalu," katanya.
Kebijakan penggunaan NIK sebagai nomor identitas peserta JKN ini sudah diterapkan sejak awal 2022. Peserta tidak perlu cemas jika kartu JKN-KIS-nya tertinggal di rumah, hilang atau pun rusak. "Yang penting status BPJS aktif. Percayalah, mahal biaya berobat tanpa BPJS," tuturnya.
Muhammad Ridwan juga merasakan baiknya layanan BPJS. Menurut pemuda 21 tahun itu, pelayanan pengobatan sama saja antara kelas III hingga kelas I. Begitu juga peserta mandiri atau dibayarkan pemerintah. Perbedaan hanya soal ruangan rawat inap.
"Saya BPJS gratis dibayarkan pemerintah. Tidak ada yang diistimewakan saat berobat," katanya.
Ridwan menjalani operasi tumor ringan di bagian kakinya November 2022 lalu RST Solok. Ia menyaksikan tidak ada perbedaan layanan antara pasien kaya dan miskin di ruangan rawat inapnya. "Untung pakai BPJS, kalau tidak pasti biaya jutaan," katanya.
Baca Juga:Dipastikan Tidak Naik Sampai 2024, Berapa Biaya BPJS Saat Ini?
Jonedi (62) juga bersyukur menjadi peserta BPJS karena hidupnya bergantung dengan pengobatan medis. Dia menderita diabetes, hipertensi dan asam urat. Dulu, ia merupakan peserta mandiri. Namun sejak tidak lagi bekerja, ia masuk PBI.
"Saya sudah 9 tahun pakai BPJS. Mulai dari mandiri, dibayarkan kantor dan sekarang dibayarkan pemerintah," katanya.
Kakek 7 cucu itu mengaku BPJS Kesehatan betul-betul meringankan kehidupan banyak orang, terutama mereka yang berpenyakitan seperti dirinya. Bahkan, ia sampai dirawat 4-7 kali dalam setahun. "Saya sudah bolak-balik RS bertahun dengan BPJS, pelayanan tetap sama. Tidak membeda-bedakan masyarakat," katanya.
UHC dan REHAB
Jumlah warga Sumbar penerima JKN-KIS hingga 1 Juli 2023, mencapai 5.094.239 orang atau 89,92 persen. Ada 10 daerah di Sumbar bertatus Universal Health Coverage (UHC). Khusus wilayah kerja Cabang Padang ada tiga; Padang, Pariaman dan Kepulauan Mentawai.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Padang, Yessy Rahimi dalam paparannya menerangkan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Pariaman telah mencapai 100 persen terhitung 1 Juli 2023. Kemudian di Kota Padang 96,69 persen dan Kepulauan Mentawai 98,06 persen.
