SuaraSumbar.id - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) tidak efektif lantaran memerlukan anggaran yang besar. Hal ini dapat berpotensi memunculkan polemik berkepanjangan.
"Anggarannya untuk pilkada besar jadi kemudian berantemnya panjang. Pilgub DKI sampai sekarang masih berantem, sampai kapan? Karena memang zona luas perebutan sesuatu," katanya melansir Antara, Jumat (3/2/2023).
Cak Imin berpendapat bahwa pemilihan gubernur secara langsung tidak efektif karena posisi kepala daerah memiliki kewenangan terbatas sehingga perlu dikaji ulang.
"Tapi PKB mengusulkan untuk dijadikan pertimbangan, apakah bisa diubah konstitusinya," ujarnya.
Baca Juga:Harga Beras dan Sejumlah Bahan Pokok di Aceh Barat Naik
Dirinya mengatakan gagasan terkait peniadaan jabatan gubernur akan ditempuh melalui DPR RI dengan cara mengusulkan naskah kajian peniadaan jabatan gubernur ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.
"Iya kita 'ngusulin' naskah ke Baleg, segera (diajukan naskahnya)," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan jabatan gubernur akan membuat rentang kontrol atau pengaturan dari pusat ke bupati/wali kota terlalu jauh.
"Perlu kalkulasi, apakah lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung, misalnya ke bupati wali kota terlalu jauh, 'span of control' (jangkauan kontrol)-nya harus dihitung," katanya.
Baca Juga:CEK FAKTA: Hotman Paris Laporkan Nikita Mirzani dan Farhat Abbas ke Polisi, Benarkah?
