SuaraSumbar.id - Kabar PKS tak lagi jadi partai oposisi merebak setelah pertemuan PKS dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu tersebut juga menyebutkan bahwa PKS akan masuk kabinet jika reshuffle segera dilakukan Jokowi.
Menanggapi hal itu, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil mengatakan, isu tersebut bagai pepatah Unta masuk lubang jarum.
“Isu itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan Unta. Tapi bukan berarti Unta ini identik dengan padang pasir, lalu kadrun,” kata Nasir, dikutip dari Wartaekonomi.co.id - jaringan Suara.com, Selasa (1/11/2022).
Menurutnya, di masa injury time, partai-partai di koalisi pemerintah harus menuntaskan janji-janji dan hutang mereka pada masyarakat Indonesia. Seperti apa yang mereka sampaikan pada kampanye 2014-2019 dan 2019-2024.
Baca Juga:Trending di Twitter, Foto Syur Mirip Azwar Anas Kembali Beredar
"Mereka harus bekerja keras,” katanya.
PKS, kata Nasir, tidak mau ikut-ikutan mencuci piring kotor. “Kita mau piring baru saja,” katanya.
Nasir mengaku mendengar isu bakal masuknya PKS di kabinet, namun ia menganggap isu itu hanya test the water. Seperti melempar batu ke dalam air, atau cek ombak.
“Apakah ini hanya akan jadi gelombang atau hanya buih yang hilang sendiri,” papar politikus asal Aceh ini.
Di awal pemerintahan Jokowi pun, kata Nasir, sebenarnya sudah ada tawaran PKS gabung ke pemerintahan. Tapi PKS lebih memilih berada di luar pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
“Kalau semua masuk kabinet, siapa yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat, jika ada ha-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat,” kata Nasir.
Sejalan dengan itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini, mengatakan kemungkinan PKS masuk kabinet hampir tidak mungkin.
“Saya pastikan hampir tidak mungkin (bergabung ke koalisi pemerintah). Sekarang ini bicaranya tidak lagi masuk kabinet, tapi koalisi Pilpres 2024,” kata Jazuli saat dikonfirmasi, Ahad (30/10/2022).
Dijelaskan Jazuli, semua keputusan strategis PKS harus dilakukan melalui Majelis Syura. “Tapi sepertinya itu tidak mungkin,” tegas Jazuli.
