SuaraSumbar.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang menyayangkan langkah kepolisian membebaskan warga negara asing (WNA) sekeluarga yang terlibat kasus pencurian dengan modus hipnotis di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar).
WNA berkebangsaan Iran itu dibebaskan lantaran pihak kepolisian menerapkan restorative justice untuk penyelesaian perkara. Keputusan ini setelah persetujuan dan mediasi kedua belah pihak antara korban dan terduga pelaku.
LBH Padang menilai, penerapan restorative justice dalam suatu tindak pidana tidak boleh sembarang. Apabila dilakukan tidak sesuai hukum, tentunya bisa berdampak dan diskriminasi hukum.
Direktur LBH Padang, Indira Suryani mengatakan, restorative justice maupun pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara (diversi), hanya bisa diberikan kepada anak yang bermasalah terhadap hukum.
"Dan dengan berbagai persyaratan, berdasarkan undang-undang persyaratan ancaman hukuman untuk si anak di bawah tujuh tahun, pertama sekali melakukan tindak pidana, baru bisa diversi. Jadi ada beberapa persyaratan," ujar Indira saat dihubungi SuaraSumbar.id, Jumat (23/9/2022).
Menurut Indira, dalam hal kasus pencurian tidak bisa sembarangan menerapkan restorative justice, kecuali pidana ringan. Salah satu pencurian ringan seperti yang terjadi di lingkungan keluarga atau merupakan delik aduan.
"Jadi setahu saya di dalam Perma (peraturan Mahkamah Agung) itu batas untuk pengajuan diversi kasus pencurian kerugian harus di bawah Rp2,5 juta. Kalau di atas Rp2,5 juta tidak bisa diversi," jelasnya.
Sementara dalam kasus yang melibatkan WNA Iran, kata dia, merupakan kasus yang masuk dalam delik biasa. Dalam delik biasa apabila korban telah memaafkan dan pelaku mengembalikan hasil curian itu hanya untuk meringankan proses hukum.
"Kalau delik biasa, menyelesaikan dengan cara mengambilkan uang itu tidak bisa menyelesaikan masalah yang seperti itu, harus tetap diproses. Namun ketika dia mengembalikan hasil curian itu akan sangat memperingan proses hukumnya ke depannya," tegasnya.
Baca Juga:Polisi Tak Proses Hukum WNA Sekeluarga Mencuri di Pesisir Selatan, Imigrasi Segera Deportasi
"Jadi hati-hati dengan restorative justice itu. Karena dia punya syarat untuk menentukan itu, dan tidak boleh sembarang. Kalau restorative justice tanpa aturan yang saya katakan itu, berarti pelanggaran hukum yang dilakukan kepolisian," sambung Indira.
