Syafruddin mengetahui pembelakuan wajib memakai MyPertamina dari media televisi. Ketika ia melakukan pengisian, ternyata di Bukittinggi juga sudah mulai diterapkan.
"Saya belum tahu hari ini mulai dilaksanakan. Tiba-tiba saya di suruh mendaftar," tutupnya.
Sementara itu, Section Head Communication and Relations (SHCR) Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Agustiawan mengatakan, pihaknya mulai melakukan pendataan konsumen yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi di empat kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat (Sumbar).
"Kami ingin melihat sejauh mana respons masyarakat, tentu kami mengambil beberapa daerah dengan tingkat responsitas yang cukup baik, kemudian mewakili kondisi masyarakat Indonesia saat ini," katanya.
Baca Juga:Wabah PMK di Sumbar Makin Menjadi-jadi Jelang Hari Raya Idul Adha, Hewan Terjangkit Capai 4.274 Ekor
Menurutnya, Bukittinggi merupakan salah satu destinasi dan transportasi dengan jumlah cukup banyak, padat dan mewakili daerah perlintasan. Dan pihak ingin mengambil sampling.
"Namun sejauh ini kami masih melihat tantangan yang kami lakukan, kami melihat masyarakat belum mendapatkan informasi secara utuh tentang adanya program ini. Isunya di masyarakat ada pembatasan (Pertalite dan Solar), terus menggunakan aplikasi MyPertamina," katanya.
Meskipun demikian, Pertamina Patra Niaga juga mengajak masyarakat melalui pendaftaran tersebut, di samping penjualan juga terus berjalan.
"Untuk syarat pendaftaran bisa dicek di laman MyPertamina. Salah satu yang disiapkan masyarakat, yakni Photocopy KTP atau foto KTP asli, kemudian STNK, foto tampak depan kendaraan yang melihatkan nopol, dan keadaan tampak samping yang menunjukkan jumlah roda kendaraan," paparnya.
Menurut Agustiawan, apa yang dilakukan saat ini bukan pembelian BBM melalui aplikasi MyPertamina. Masyarakat juga masih bisa membeli menggunakan cara konvensional dan cukup menunjukkan QR Code yang melekat pada kendaraan, itu bisa dicetak dan diprint.
Baca Juga:Terjatuh saat Mancing, Seorang Warga Tanjungraya Tenggelam Hingga Meninggal Dunia
"Untuk tahap awal ini prioritasnya mobil, kendaraan roda 4, dan kami berharap ini bisa diimplementasikan secara nasional. Tahap 2 kami lakukan pada bulan Agustus sehingga bisa diterapkan pada bulan September nantinya," ucapnya.
