Dua Pegawai KPK Berselingkuh, Sanksi dari Dewas Hanya Permintaan Maaf

Dua pegawai KPK terbukti berselingkuh. Mereka pun dijatuhi sanksi berupa permintaan maaf secara terbuka tidak langsung karena terbukti melanggar kode etik.

Riki Chandra
Selasa, 05 April 2022 | 16:25 WIB
Dua Pegawai KPK Berselingkuh, Sanksi dari Dewas Hanya Permintaan Maaf
Ilustrasi Selingkuh (kingdomfmonline)

SuaraSumbar.id - Dua pegawai KPK terbukti berselingkuh. Mereka pun dijatuhi sanksi berupa permintaan maaf secara terbuka tidak langsung karena terbukti melanggar kode etik.

Sanksi tersebut diberikan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Untuk sanksi hukuman disiplin, Dewas juga merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memeriksa lebih lanjut pegawai yang berselingkuh itu.

Dua pegawai KPK selingkuh itu berinisial SK dan DW. Pegawai berinsial SK merupakan staf informasi dan data, sedangkan selingkuhannya DW adalah seorang jaksa. "Itu benar," kata Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, Selasa (5/4/2022).

Menurutnya, kasus pelanggaran etik ini terbongkar dari laporan seorang saksi, yang merupakan suami sah SK.

Baca Juga:Dilaporkan Suami Sah, Dua Pegawai KPK Terbukti Berselingkuh Dapat Sanksi Ini dari Dewas

Suami sah SK melaporkan SK dan DW atas pelanggaran perselingkuhan atau perzinahan. SK dan DW dilaporkan dengan dugaan melanggar kode etik dan kode perilaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf n Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Dalam persidangan etik, Dewas juga memeriksa delapan saksi dari Direktur Pelayanan, Pelaporan, dan Pengaduan Masyarakat KPK; Direktur Penuntutan KPK; serta suami dan ibu mertua dari SK.

Selain itu, dalam persidangan, Dewas juga memeriksa tiga orang saksi meringankan (A de charge).

Dalam putusan, Dewas menyatakan SK dan DW secara bersama-sama bersalah melakukan perbuatan perselingkuhan atau perzinaan, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tidak mengindahkan kewajiban nilai dasar integritas sebagai insan komisi, yang bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf n Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

Putusan itu dijatuhkan pada 7 Maret 2022 oleh Ketua Majelis Tumpak Hatorangan Panggabean, serta oleh Indriyanto Seno Adji dan Syamsuddin Haris selaku anggota. Putusan dibacakan pada 10 Maret 2022 dengan dihadiri para terperiksa. (Antara)

Baca Juga:Disidang Dewas karena Terbukti Berselingkuh, 2 Pegawai KPK Cuma Dijatuhi Sanksi Permintaan Maaf

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini