SuaraSumbar.id - Agenda Kendi Nusantara yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Senin (14/3/2022) lalu membuat geger pemuka ulama dan politisi PKS di Sumatera Barat (Sumbar).
Pasalnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat Gusrizal Gazahar Dt Palimo Basa menyayangkan kehadiran Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam agenda tersebut.
Belakangan, sikap dari MUI Sumbar tersebut memancing perdebatan sengit hingga membuat Anggota DPRD Sumbar Budiman Dt Malano Garang mengomentari pernyataan Buya Gusrizal.
![Sebuah kendi yang berisi tanah dan air dari seluruh provinsi se-Indonesia usai seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/03/14/75932-ritual-kendi-nusantara-titik-nol-ikn-nusantara.jpg)
Dalam akun Facebook Budiman Dt Malano Garang, tertulis dalam status 'Kita Rindu ulama yang bijaksana berbicara di Media dan di depan Ummatnya.'
Kemudian dalam komentar Budiman kembali menuliskan penjelasan terkait penjelasan yang disampaikan Gubernur Mahyeldi kepada DPRD Sumbar. Ia bahkan meminta Buya Gusrizal untuk ber-tabayyun.
“Buya gubenur baru saja menjelaskan di DPRD tentang acara dengan Presiden di IKN, tidak benar seperti berita-berita di medsos yang sudah dipoles-poles ust. Jangan sampai kita termakan kaji sendiri ust. Ummat disuruh tabayyun tetapi ulamanya percaya berita HOAX us” tulis Budiman Dt. Malano Garang.
Menanggapi hal tersebut, Buya Gusrizal mengomentarinya dengan membala pernyataan tersebut. Dikutip dari Minangkabaunews.com-jaringan Suara.com, ia menanggapi pernyataan Budiman terkait tabayyun yang dimaksud.
"Wahai anggota dewan yang terhormat, coba suruh gubernur saudara melihat WA-nya dan tanya ke Kadis Infokom! Apa lagi yang saudara maksud tabayyun itu?"
Ia juga meminta agar penjelasan Gubernur Mahyeldi yang datang dalam agenda Kendi Nusantara juga disampaikan kepada MUI Sumbar, tidak hanya ke wakil rakyat.
"Kalau mau memberikan penjelasan, mengapa ke DPRD Sumbar? Datanglah ke kantor MUI Sumbar! Apakah memang berpantang mendatangi MUI Sumbar?”