SuaraSumbar.id - Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muzli M Nur meminta Pemprov Sumbar serius untuk mengurus pembebasan lahan jalan Tol Padang-Pekanbaru.
"Jelas pembangunan ini terkendala akan pembebasan lahan yang tak kunjung usai. Ini butuh kerja keras eksekutif dalam merealisasikannya," katanya, Jumat (4/2/2022).
Menurutnya, kewenangan pembebasan lahan memang ada di pemerintah kota dan kabupaten. Namun, Pemprov Sumbar memiliki kewajiban berkoordinasi agar pembangunan ini dapat dimulai kembali.
"Pemprov merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di Sumbar dan hendaknya ada keseriusan terhadap kelanjutan proyek ini," katanya.
Baca Juga:Anggota DPRD Sumbar Desak Aparat Penegak Hukum Kawal Proyek Drainase Bermasalah di Bukittinggi
Ia mengakui pembebasan lahan di Sumbar sangat berbeda dengan Riau karena tanah di Sumbar dimiliki ulayat sehingga pembebasannya agak rumit.
Tentu kondisi ini berbeda karena tanah di Riau banyak tanah negara yang dikelola swasta dalam bentuk HGU sehingga dalam pembebasan tak rumit seperti di sini.
"Kita melihat gubernur sudah berkoordinasi dengan kepala daerah di tingkat dua, ada kemajuan namun ini harus terus dikejar agar cepat selesai," kata dia
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy mengatakan, pembangunan jalan tol Padang Pariaman-Pekanbaru di ruas Padang- Sicincin ditargetkan selesai tahun 2023.
Pihaknya tidak mendapatkan informasi terkait penundaan penyelesaian tol Padang Pariaman-Sicincin dan sampai sekarang PT Hutama Karya kata dia masih melanjutkan pembangunan.
Baca Juga:Tegas Larang Reklamasi Danau Singkarak, Gubernur Sumbar Sudah 3 Kali Surati Pemkab Solok
"Terakhir pada rapat tol saya dengar Hutama Karya tetap mengerjakan, terus tahun ini juga dapat anggaran untuk pembebasan lahan," katanya. (Antara)
