SuaraSumbar.id - Pasca ditemukannya 1,1 juta dosis yang kadaluarsa, Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengevaluasi distribusi vaksin Covid-19.
"Saya ingatkan agar vaksin yang diindikasikan akan kadaluarsa terus dipelototi. Sementara yang sudah kedaluwarsa harus segera dibuang. Cek satu-satu petanya dan jumlahnya berapa di masing-masing daerah,” kata Muhaimin, Kamis (20/1/2022).
Muhaimin juga mendesak Kemenkes untuk segera mengevaluasi penyebab masih banyaknya vaksin yang belum digunakan dan akan memasuki tenggat waktu kedaluwarsa.
"Saya harap ada evaluasi menyeluruh soal vaksin ini. Kok bisa sampai 1,1 juta dosis belum terpakai, malah mau kedaluwarsa. Jangan sampai ada ketimpangan dengan di luar Jawa. Ingat lho, masih banyak warga yang belum bisa vaksinasi dosis pertama dan kedua di luar Jawa,” ujarnya.
Baca Juga:Kemenkes: Belum Ada Kasus Omicron Pada Anak di Indonesia
Ia mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk tidak segan menanyakan masa kedaluwarsa vaksin yang bakal disuntikkan kepada petugas.
"Masyarakat juga perlu proaktif, tanyakan dulu status vaksinnya sebelum disuntikkan. Jaga-jaga siapa tahu petugasnya tidak perhatikan," ucapnya berharap.
Ketua umum PKB itu mengingatkan kampanye vaksinasi "booster" memang bagus, tetapi praktiknya tidak mengenyampingkan target vaksinasi primer atau dosis pertama dan kedua bagi 70 persen populasi penduduk Indonesia.
“Kita tidak boleh mengabaikan target utama kita untuk vaksinasi 70 persen dari jumlah penduduk. Alih-alih ngurusi 'booster', malah banyak juga yang keteteran belum divaksin pertama dan kedua. Itu tidak bagus," kata Muhaimin menegaskan.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan, ada 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 kadaluarsa. Mayoritas vaksin kadaluarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-negara maju.
Baca Juga:Bill Gates Sebut Omicron Varian Terakhir Covid-19, Kemenkes RI: Kita Tak Pernah Tahu
“Vaksin yang expired (kadaluarsa) sampai Desember (2021) ada 1,121 juta dosis. Dari jumlah itu, 1,1 juta yang expired adalah donasi gratis, 98 persen donasi gratis," ungkap Budi Gunadi di Gedung DPR RI. (Antara)
