facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Akademisi Muhammadiyah se-Indonesia Tolak Gagasan GBHN dan Amandemen Terbatas, Ini Alasannya

Riki Chandra Kamis, 20 Januari 2022 | 19:28 WIB

Akademisi Muhammadiyah se-Indonesia Tolak Gagasan GBHN dan Amandemen Terbatas, Ini Alasannya
Seminar Nasional di UM Sumbar Bukittinggi sebelum pernyataan sikap Akademisi Hukum Muhammadiyah dilakukan. [Dok.Antara]

Akademisi hukum Muhammadiyah se-Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap menolak gagasan menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

SuaraSumbar.id - Akademisi hukum Muhammadiyah se-Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap menolak gagasan menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam UUD Negara Republik Indonesia dan Amandemen terbatas (ke-5) UUD 1945.

Pembacaan pernyataan secara tegas itu dilakukan di Kampus III Universitas Sumatera Barat (UM Sumbar) Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Kamis (20/1/2022).

Pernyataan sikap ini diambil setelah melalui pembahasan panjang akademik dari Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia.

Ketua Forum Dekan Fakultas Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PT Muhammadiyah Dr Tongat membacakan surat pernyataan itu didampingi 42 pimpinan Fakultas Hukum Muhammadiyah yang hadir.

Baca Juga: Jokowi Kumpulkan Elite Parpol Koalisi di Istana Sore Ini, Bahas Amandemen atau Reshuflle?

"Kami menyatakan bahwa gagasan untuk menghidupkan kembali GBHN/PPHN atau apapun namanya dalam konstitusi tidak relevan dengan struktur ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan presidensial dan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah saat ini yang merupakan hasil dari reformasi dan amandemen konstitusi," katanya.

Dalam keputusan itu dinyatakan bahwa PPHN tidak diperlukan karena fungsinya telah digantikan oleh Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang.

Apabila terdapat kekurangan pada sistem perencanaan tersebut, maka yang dievaluasi dan dilakukan revisi adalah pada level UU bukan UUD.

Poin selanjutnya, pada saat ini, tidak ada persoalan dan mementum penting atau luar biasa yang terjadi, yang menjadi motivasi kuat dan krusial dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945.

Robert A. Goldwin dan Art Kaufman berpendapat bahwa pembuatan konstitusi hanya mungkin dilakukan pada “momentum luar biasa” dalam sejarah suatu bangsa," lanjutnya.

Baca Juga: Wacana Amandemen Terbatas, Surya Paloh: Tanya Dulu Masyarakat Perlu atau Tidak?

Kemudian, Amandemen terbatas UUD 1945, meski diperbolehkan oleh konstitusi (Pasal 37 UUD 1945), namun pada saat ini tidak tepat dilakukan dalam situasi sulit, disaat masyarakat menghadapi persoalan kesehatan dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait