facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Minta Pemilu 2024 Diundur, Anggota DPR RI Sebut Menteri Bahlil Lahadalia Tak Paham Konstitusi dan Menggiring Opini

Riki Chandra Rabu, 12 Januari 2022 | 14:15 WIB

Minta Pemilu 2024 Diundur, Anggota DPR RI Sebut Menteri Bahlil Lahadalia Tak Paham Konstitusi dan Menggiring Opini
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus [antara]

Apa yang disampaikan Bahlil tidak memiliki dasar hukum. Bahkan, keluar dari semangat reformasi dan melawan kedaulatan rakyat serta tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

SuaraSumbar.id - Pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang menyebut bahwa pelaku usaha ingin Pemilu 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan Presiden, menuai banyak reaksi.

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus pun menyoroti pernyataan itu. Menurutnya, apa yang disampaikan Bahlil tidak memiliki dasar hukum. Bahkan, keluar dari semangat reformasi dan melawan kedaulatan rakyat serta tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

"UUD 1945 pasal 7 secara jelas menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama. Lalu Pasal 22E UUD 1945 menegaskan pemilihan umum harus dilaksanakan setiap lima tahun, Pemilu dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden dan DPRD," kata anggota DPR RI asal Sumbar itu, Rabu (12/1/2022).

Bahlil Lahadalia pernah menjadi kondektur dan sopir angkot. Hari ini dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Investasi, Rabu 28 April 2021 / [SuaraSulsel.id / Sekretariat Presiden]
Bahlil Lahadalia pernah menjadi kondektur dan sopir angkot. Hari ini dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Investasi, Rabu 28 April 2021 / [SuaraSulsel.id / Sekretariat Presiden]

Menurut Guspardi, pelaksanaan pemilu pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang dijadikan contoh oleh Bahlil yang bisa dilakukan saat ini, menunjukkan bahwa Bahlil tidak memahami tentang konstitusi yaitu UUD 1945.

Baca Juga: Pernyataan Bahlil soal Pilpres 2024 Berbuntut Panjang, Pengamat: Terkesan Menjilat Jokowi

Menurut dia, hal yang pasti adalah pemilu di Indonesia tidak pernah menjadi faktor penyebab krisis ekonomi.

Karena itu Guspardi mengingatkan agar Bahlil jangan menggiring opini seolah-olah pelaku usaha berharap pelaksanaan Pilpres 2024 bisa diundur dengan pertimbangan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.

"Dalam konstitusi tidak ada norma yang memungkinkan presiden/wakil presiden diperpanjang masa jabatannya, dengan menggunakan alasan ekonomi untuk menunda pergantian presiden," ujarnya.

Dia menyarankan agar Bahlil fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Investasi /Kepala BKPM sesuai Tugas, Pokok, dan Fungsinya (Tupoksi) seperti yang ditugaskan Presiden Jokowi yaitu menciptakan Indonesia ramah terhadap investasi yang berkontribusi positif terhadap masyarakat dan negara.

Menurut dia, saat ini yang sangat dibutuhkan dunia usaha adalah jaminan keamanan dan kondusivitas iklim berusaha sehingga pelaku usaha yang sudah terjerembab dan babak belur akibat pandemi COVID-19 bisa bangkit dari keterpurukan.

Baca Juga: Ramai Ucapan Bahlil soal Pengusaha Ingin Pilpres 2024 Diundur, Moeldoko: Masa Tanya Saya?

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan stabilitas ekonomi dan politik sangat dibutuhkan oleh kalangan pengusaha untuk bisa pulih dan bangkit dari pandemi Covid-19.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait