SuaraSumbar.id - Bupati Solok Epyardi Asda tak memenuhi panggilan Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar). Pemanggilan politisi PAN itu terkait dengan kasus dugaan pelanggaran undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) atas pencemaran nama baik yang dilaporkan Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra.
Informasinya, pemanggilan Epyardi Asda beragendakan mediasi yang dijadwalkan pihak kepolisian pada hari ini, Selasa (7/9/2021) sekitar pukul 10.00 WIB. Sedangkan pelapor, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra tampak menghadiri panggilan polisi.
Dalam kesempatan itu, pelapor meminta agar proses hukum dilanjutkan. Sebab, pihaknya telah menghadiri agenda mediasi, sedangkan Bupati Solok Epyardi Asda tidak hadir.
"Kami sudah memenuhi panggilan (untuk mediasi). Kami susah menunggu dan kami minta proses (hukum) berlanjut," katanya.
Baca Juga:Polisi Panggil Bupati Solok soal Dugaan Pencemaran Nama Baik
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Satake Bayu Setianto melakukan memanggil bupati dengan tujuan untuk mediasi terkait perseteruannya dengan Ketua DPRD Solok.
"Ya, kita sudah panggil yang bersangkutan. Ini terkait pelaporan Ketua DPRD Solok yang melaporkan dirinya dengan dugaan pencemaran nama baik," katanya
Diketahui, Dodi Hendra melaporkan Epyardi Asda pada 9 Juli 2021 ke Polda Sumbar. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan.
Pelaporan Dodi Hendra karena Epyardi Asda diduga telah menyebarluaskan video rekaman percakapan yang bunyinya bahwa dirinya telah dituduh melakukan pengumpulan-pengumpulan uang.
Kontributor : B Rahmat
Baca Juga:Berseteru dengan Ketua DPRD, Bupati Solok Dipanggil Polda Sumbar
