SuaraSumbar.id - Pengurus DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) mendesak Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra melaporkan 22 anggota dewan yang melayangkan mosi tidak percaya hingga lahirnya rekomendasi pemecatan Dodi sebagai Ketua DPRD dari Badan Kehormatan (BK) Dewan.
Sekretaris Gerindra Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman mengatakan, rekomendasi pemecatan Dodi Hendra yang dikeluarkan BK bukanlah amar putusan. Kemudian, yang disampaikan BK DPRD Kabupaten Solok ketika rapat paripurna adalah keputusan.
"Keputusan itu kan berdasarakan amar putusan. Oleh karena itu, mosi tidak percaya yang mengatakan Dodi arogan dan otoriter dalam memimpin kan tidak terbukti," katanya kepada SuaraSumbar.id, Rabu, (25/8/2021).
Anggota DPRD Sumbar itu menyebut bahwa keputusan BK telah mencemari nama baik Ketua DPRD Solok dari Partai Gerindra yang sah sampai saat ini. Kondisi tersebut juga membebani Dodi dan keluarganya sendiri.
Baca Juga:Elly Kasim Meninggal Dunia, Anies Baswedan dan Gubernur Sumbar Melayat ke Rumah Duka
"Keluarga besarnya (Dodi) sudah dipermalukan. Maka dari itu, kami mengarahkan Dodi membuat laporan pencemaran nama baik kepada 22 anggota dewan yang telah memosinya. Kecuali bagi mencabut mosi tidak percayanya, tentu tidak (dilaporkan)," tuturnya.
Terpisah, Penasehat Hukum (PH) Dodi Hendra, Vino Oktavia mengatakan, terkait arahan tersebut, dia akan mengkoordinasikan kepada Dodi yang merupakan kader fraksi Gerindra.
"Saya koordinasikan dengan pak Dodi. Apa sikapnya terkait arahan Gerindra untuk melaporkan 22 anggota dewan yang melakukan mosi tidak percaya dan diduga telah mencemari nama baik pak Dodi," tuturnya.
Sebelumnya, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) menjatuhkan sanksi pemberhentian Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Solok periode 2019-2024.
Penjatuhan sanksi pemberhentian sebagai Ketua DPRD Solok ini dilakukan setelah BK DPRD Solok memeriksa keterangan dari pelapor serta saksi-saksi.
Baca Juga:Berduka, Gubernur DKI Jakarta dan Sumbar Melayat ke Rumah Elly Kasim
Berdasarkan hasil pemeriksaan BK DPRD Solok, Dodi Hendra dinyatakan tidak menjalankan kewajibannya sebagai Ketua DPRD Solok.
