Dia menyebutkan, proses penyidikan di Kejati telah dilakukan per tanggal 22 Juni 2021. “Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) sudah saya teken tanggal 22 Juni yang lalu,” katanya.
Lebih lanjut kata dia, Kejati Sumbar hanya menyidik dugaan kasus di objek kawasan Taman Kehati saja. Sementara, untuk luas lahan yang menjadi objek dugaan kasus masih belum diketahui pasti.
“Kalau jumlah lahannya persis, ya ini di dalam penyidikan ini akan diketahui secara jelas. Tetapi sudah ada bukti-bukti awal pihak lain yang menerima pembayaran itu,” ujarnya.
Dia menambahkan, Kejati Sumbar sedang tidak menyelidiki ataupun penyidik soal proyek pembangunan jalan tol secara umum. Dia menegaskan, hanya menyidik pada dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi lahan di objek Taman Kehati saja.
Baca Juga:Ibu 5 Anak di Padang Pariaman Diciduk Edarkan Sabu, Suaminya Juga Dipenjara Gegara Narkoba
“Saya pastikan, proses pembangunan jalan tol tetap berjalan. Tetapi kalau penyimpangan seperti ini dibiarkan, tentunya merugikan keuangan negara,” imbuhnya.
Dia menyebutkan, posisi Kejati Sumbar dalam proyek pembangunan jalan tol adalah melakukan pendampingan. Menurutnya, dalam proses pendampingan, progres pembebasan lahan di proyek jalan tol relatif lebih baik.
“Per Januari 2021, itu baru 17 persen untuk ruas Padang-Sicincin. Per Juni 2021 (progres pembebasan lahan) sudah mencapai 45 persen lebih,” katanya.
