SuaraSumbar.id - Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade mengatakan, penggerebekan Ketua DPRD Pasaman Barat, Parizal Hafni yang berduaan dengan cewek telah mencoreng nama Gerindra. Dengan begitu, dia layak diadili Majelis Kehormatan Partai Gerindra.
Seperti diketahui, selain menjabat Ketua DPRD, Parizal juga mengemban amanah sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Pasaman Barat dan kasus penggerebekannya bersama staf perempuannya juga terjadi di kantor DPC Gerindra setempat.
“Kasus ini sudah menasional dan sangat dibahas di Sumbar. Tentunya sangat merugikan nama baik Partai Gerindra dan harus segera ditindak. Kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Kehormatan Gerindra untuk menyelesaikannya,” kata Andre kepada wartawan, Kamis (23/4/2021).
Menurut Andre, Parizal akan dipanggil Majelis Kehormatan Partai pada Jumat (23/4/2021). Pihaknya sudah menerima surat dari Majelis Kehormatan Gerindra bernomor 04-443/A/MK-Gerindra/2021 yang ditandatangani Ketua Majelis Habiburokhman dan Sekretaris Majelis M Maulana Bungaran pada Rabu 20 April 2021.
Baca Juga:Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat, Sri Mulyani Yakin Ekonomi Menguat
Andre sendiri adalah aggota Dewan Kehormatan DPP Gerindra. Namun, dia tidak ingin berspekulasi terkait hukuman yang akan diterima Parizal.
“Kami tak ingin ikut campur dengan domain Mahkamah Partai atau Majelis Kehormatan Gerindra ini. Kita hormati surat DPP dan saudara Parizal Hafni harus hadir," katanya.
Bantah Mesum
Ketua DPRD Pasaman Barat, Sumatera Barat, digerebek warga. Dia kedapatan berduaan dengan seorang perempuan yang berstatus sebagai sekretaris pribadinya di kantor DPC Partai Gerindra Pasaman Barat, Senin (19/4/2021) tengah malam.
Atas kejadian itu, Ketua DPRD Pasaman Barat Parizal Hafni membantah melakukan perbuatan dugaan mesum dengan sekretaris pribadinya yang berinisial AS.
Baca Juga:Inilah 5 Alasan Istri Berani Gugat Cerai Suami , Salah Satunya Kasar!
Menurutnya, malam itu dia menyiapkan berkas partai yang diminta Kesbangpol Pasaman Barat untuk diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).