SuaraSumbar.id - Ribuan warga korban banjir di dua Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera, mengeluhkan sikap lamban pemerintah daerah dalam menangani musibah bencana alam.
Salah seorang tokoh pemuda di Kecamatan Basa Ampek Balai, Egy mengatakan, hingga kini Pemkab Pessel belum turun melihat kondisi masyarakat yang terdampak banjir.
"Sampai sekarang bupati maupun wakil bupati belum turun ke sini," katanya kepada wartawan, Senin (29/3/2021).
Dia meminta pemerintah daerah menyaksikan langsung kondisi yang tengah di dera masyarakat di dua kecamatan itu.
Baca Juga:Pertalite Langka di Pesisir Selatan, Sopir dan Nelayan Mengeluh
Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Doni Gusrizal menyampaikan, saat ini upaya yang dilakukan pemerintah daerah baru sebatas memperbaiki tanggul yang jebol.
"Ada 2 alat berat kita yang bekerja di sana. Alokasi dana yang kami siapkan Rp 300 juta," katanya.
Untuk upaya permanen, pemerintah daerah kini tengah membuat proposal kepada Pemprov Sumbar dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurutnya, biaya normalisasi Batang Tapan yang meluap hingga merendam ribuan rumah itu sangat besar. Setidaknya, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 500 miliar. Sebab, panjang sungai Batang Tapan yang mencapai 86 kilometer.
Di sisi lain, tokoh masyarakat Pessel, Marwan Anas mengatakan, luapan batang tapan ini terjadi akibat dugaan aksi illegal logging yang sudah berlangsung lama. Dia menyebut pemerintah seakan tidak memperdulikan penyebab banjir yang nyaris terus terjadi.
Baca Juga:Tiga Hari Hilang saat Melaut, Nelayan di Pesisir Selatan Ditemukan Tewas
"Penyebab bencana ini kuat dugaan akibat adanya aktifitas penebangan liar terutama di Hutan Taman Nasionalis Kerinci Seblat (TNKS). Pemerintah jangan tutup mata dan harus gencar merazia," kata mantan anggota DPRD Pessel dua periode itu.
- 1
- 2
