alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Warga Minang Tersinggung, LKAAM Sumbar Minta SKB 3 Menteri Direvisi

Riki Chandra Selasa, 16 Februari 2021 | 15:20 WIB

Warga Minang Tersinggung, LKAAM Sumbar Minta SKB 3 Menteri Direvisi
Pertemuan tokoh adat Minangkabau yang tergabung dalam LKAAM Sumbar meminta SKB 3 Menteri direvisi. [ist]

"Kami sepakat dan menyatakan bahwa SKB 3 Menteri itu telah meresahkan masyarakat Minangkabau."

SuaraSumbar.id - Masyarakat Minangkabau tersinggung dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang larangan bagi siswa untuk berpakaian agama tertentu di sekolah negeri. Apalagi, keputusan lahir setelah ribut-ribut masalah siswi nonmuslim berjilbab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat.

Hal itu dinyatakan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar, M Sayuti Dt. Rajo Penghulu. Pihaknya mengaku telah menggelar pertemuan dengan organisasi-organisasi besar di Sumbar.

"Kami sepakat dan menyatakan bahwa SKB 3 Menteri itu telah meresahkan masyarakat Minangkabau. Karena selain kearifan lokal, memakai jilbab adalah budaya kita sejak turun-temurun," katanya, Selasa (16/2/2021).

Menurut Sayuti, Perda yang mengatur cara berpakaian bagi siswi beragama Islam tidak pernah menimbulkan kegaduhan selama ini. Kehadiran SKB 3 Menteri ini menciderai budaya yang selama ini dijaga di Minangkabau.

Baca Juga: SMP Negeri 10 Padang Hentikan Belajar Tatap Muka, 2 Guru Positif Covid-19

"Di Minangkabau, perempuan batuduang (berkerudung) dan laki-laki pakai saruang (pakai kain sarung). Jika tidak dibolehkan memakai kerudung, itulah yang membuat kita tersinggung," katanya.

"Kami meminta pemerintah pusat, mohon dipahami secara arif dan bijaksana bahwa di Sumbar ada adat dan budaya tentang berpakaian itu," katanya.

Seperti diketahui, SKB 3 Menteri itu ditandatangi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menurut Nadiem, SKB 3 Menteri ini menegaskan bahwa keputusan untuk berseragam dengan atau tanpa kekhususan agama adalah sepenuhnya hak individu setiap guru, murid, dan orang tua.

"Pemerintah daerah ataupun sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama," kata Nadiem dalam jumpa pers virtual, Rabu (3/2/2021).

Baca Juga: Terminal Anak Air Padang Dilengkapi Mal Pelayanan Publik dan Bebas Preman

Jika masih ada aturan lama yang mewajibkan seragam sekolah dengan kekhususan agama tertentu, pemerintah daerah atau kepala sekolah harus mencabutnya paling lama 30 hari kerja sejak SKB ini diterbitkan.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait