Investigasi awal mengungkap fakta bahwa alkohol berkadar 70 persen yang digunakan dalam pembuatan parfum dalam program kemandirian napi, diduga dicuri oleh salah satu warga binaan. Alkohol itu kemudian dicampur dengan minuman kemasan dan es batu untuk dikonsumsi bersama.
"Seorang napi yang dipercaya dalam program pembinaan mencuri 200 mililiter alkohol. Alkohol ini awalnya untuk membersihkan tato, tapi malah digunakan untuk membuat miras oplosan," ungkap Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Marselina Budiningsih.
Kepolisian dan tim Inafis juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menemukan wadah bekas racikan minuman oplosan. Barang bukti saat ini diamankan untuk mendukung proses penyelidikan lebih lanjut.
Lapas Bantah Pesta Sebelum Insiden
Sempat beredar isu bahwa keracunan ini terjadi setelah pesta di dalam Lapas yang disertai musik. Namun, Kepala Lapas Bukittinggi, Herdianto, membantah keras tudingan tersebut. "Informasi soal pesta itu tidak benar. Kami pastikan tidak ada pesta di dalam Lapas," tegasnya.
Sementara itu, dua jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga dan dimakamkan secara layak. Keluarga korban menyatakan menerima musibah ini dengan ikhlas dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang.
Pihak Lapas menyatakan seluruh informasi resmi akan disampaikan setelah proses investigasi selesai dilakukan oleh tim gabungan.
Evaluasi Sistem Pengawasan Lapas
Kasus miras oplosan di Lapas Bukittinggi menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan kontrol barang-barang berbahaya di dalam lembaga pemasyarakatan. Banyak pihak mendesak agar Kemenkumham melakukan evaluasi total terhadap standar operasional keamanan di Lapas.
Baca Juga: Jumlah Napi Tewas Keracunan Miras Oplosan di Lapas Bukittinggi Bertambah, 11 Dirawat di RSAM
Kemenkumham sendiri menyatakan akan menindak tegas jika ditemukan unsur kelalaian dari petugas. “Jika ada pelanggaran prosedur, kami akan beri sanksi sesuai hukum,” kata Marselina.
Peristiwa ini menjadi perhatian serius publik, karena menyangkut nyawa warga binaan yang seharusnya berada di bawah pengawasan ketat. Kasus ini juga menunjukkan bahwa pembinaan dalam Lapas bisa menjadi celah penyalahgunaan jika tak diiringi pengawasan yang maksimal.
Hingga saat ini, proses penyelidikan dan evaluasi sistem pengawasan di Lapas Bukittinggi masih berlangsung. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk memperketat regulasi dan pengawasan di semua lembaga pemasyarakatan di Indonesia.
Tag
Berita Terkait
-
4 Tips Aman Berkendara Saat Arus Balik Lebaran 2025 dari Polda Sumbar
-
4.427 Personel Gabungan Kawal Lebaran 2025 di Sumbar, Rawan Macet Jadi Atensi!
-
Kejar-kejaran dengan Polisi, Kurir Ganja 26 Kg Diringkus di Pasaman Barat, 1 Pelaku Residivis!
-
Daftar 7 Kapolres Baru di Polda Sumbar, Lengkap dengan 10 PJU Baru!
-
Kasus Penyelewengan BBM Solar Subsidi di SPBU Agam, Polda Sumbar Tangkap 2 Pelaku
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00
-
Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur
-
Tunggu Prabowo Mendarat di Halim, Gibran Sampaikan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres
-
Gibran Rakabuming Mundur dari Posisi Wakil Presiden Malam Ini
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
Terkini
-
Kapolda Sumbar Buka Opsi Legalisasi Tambang Emas Ilegal, Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas
-
Tersambar Petir di Pondok Ladang Pesisir Selatan, Ayah Tewas-Anak Tiga Tahun Selamat
-
105 Jemaah Umrah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta, Izin Travel Ternyata Sudah Dibekukan
-
Polda Sumbar Ungkap 26 Kasus Curanmor, 30 Kendaraan Warga Diselamatkan
-
Kinerja BRI Terus Tumbuh, Laba Tembus Rp48,2 Triliun hingga Triwulan III 2026