-
Sekolah Rakyat Padang contoh nyata kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi.
-
UNP sediakan fasilitas kampus dukung program prioritas Presiden.
-
Kurikulum vokasi dan bahasa asing dorong daya saing lulusan.
SuaraSumbar.id - Sekolah Rakyat Kota Padang menjadi contoh konkret kolaborasi antara pemerintah dan dunia pendidikan tinggi dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Kota Padang tidak hanya menghadirkan akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu, tetapi juga memperlihatkan peran strategis perguruan tinggi dalam memastikan program berjalan optimal dan berkelanjutan.
Peran tersebut ditegaskan oleh Deputi Bidang Koordinasi Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Abdul Haris, saat melakukan monitoring di Sekolah Rakyat Kota Padang, tepatnya di SRMA 4 Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (16/12/2025).
Menurut Deputi Haris, keberhasilan Sekolah Rakyat Kota Padang tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi lintas pihak, khususnya perguruan tinggi.
“Sekolah Rakyat membutuhkan kolaborasi lintas pihak, dan perguruan tinggi dapat menjadi mitra penting dalam memastikan program ini berjalan optimal,” kata Haris melalui keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).
Dalam skema Program Sekolah Rakyat, perguruan tinggi memiliki ruang kontribusi yang luas. Kampus dapat menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang belajar, asrama, hingga sarana penunjang lain yang dibutuhkan dalam proses pendidikan.
Pola ini dinilai efektif untuk mempercepat pelaksanaan program, terutama di daerah yang membutuhkan intervensi pendidikan.
Salah satu contoh nyata datang dari Universitas Negeri Padang (UNP). Kampus ini tercatat sebagai satu dari tiga perguruan tinggi di Indonesia yang telah membuka fasilitas kampusnya untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Keberadaan SRMA 4 Padang di dalam kompleks UNP menjadi bukti sinergi antara dunia akademik dan kebijakan pemerintah.
“Praktik baik yang telah dilakukan oleh UNP dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi lainnya di Indonesia dalam mendukung program prioritas Presiden, salah satunya program Sekolah Rakyat,” ujar Deputi Haris.
Haris menekankan pentingnya fokus kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan siswa. Ia berpesan agar pembelajaran diarahkan pada penguatan keterampilan vokasi dan penguasaan bahasa asing. Langkah ini dinilai krusial agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki daya saing dan dapat terserap di pasar tenaga kerja, termasuk pasar global.
Saat ini, SRMA 4 Padang menampung 43 siswa dari keluarga tidak mampu. Proses pendidikan mereka didukung oleh 18 tenaga pendidik, dua wali asuh, dan dua wali asrama. Dengan dukungan fasilitas kampus dan pendampingan intensif, Sekolah Rakyat Kota Padang diharapkan terus berkembang sebagai model pendidikan inklusif yang berdampak nyata.
Berita Terkait
-
Poret Pendidikan di Pinggiran Kuala Mesuji dalam Novel Anak-Anak Kuala
-
Bawaslu Akui Tak Pernah Dapat Laporan Soal Pendidikan Gibran pada Pilpres 2024
-
Pendidikan Gratis di PTN Makin Serius Dikaji, Prabowo Bentuk Tim Khusus
-
KPU Bantah Syarat Pendidikan Gibran Cacat Hukum
-
Gugatan Soal Ijazah Gibran ke MK Disebut Masuk Kategori Permohonan Pemakzulan
Terpopuler
Pilihan
-
Dramatis! Ubed Persembahkan Medali Emas Asian Games 2026 untuk Indonesia
-
Massa Buruh Mulai Padati Thamrin, Andi Gani Pimpin Langsung Aksi Tuntut Keadilan RUU Ketenagakerjaan
-
Bawa Kentongan Hingga Kenakan Topi Caping, Massa Hari Tani Nasional Mulai Padati Depan Gedung DPR
-
Hukuman Lebih Ringan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Vonis Nadiem Makarim 9 Tahun Penjara
-
Dugaan Keracunan MBG Hantam Batang, 276 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Terbang Makin Nyaman, Nasabah BRI Prioritas Dapat Ekstra 27.000 GarudaMiles
-
Jaga Kesehatan Lebih Optimal, BRI Private Tawarkan Layanan Premium Medical Check Up
-
Hak Jawab dan Koreksi Kuasa Hukum Dona Ayu soal Eksekusi dan Laporan Polisi PN Padang
-
Dari Lensa ke Cerita, BRI inFrame 2026 Potret Bakal Hadirkan Gerak Ekonomi Kerakyatan
-
Pemkab Solok Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana 14 Hari, Keselamatan Warga Jadi Prioritas