Scroll untuk membaca artikel
Riki Chandra
Rabu, 23 April 2025 | 16:28 WIB
Hukum tak bayar pinjol. [Dok. ChatGPT]

Penyedia pinjaman online legal OJK memiliki hak untuk menagih pinjaman melalui pihak ketiga. Namun, proses penagihan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan debt collector memiliki izin serta sertifikasi resmi dari lembaga sertifikasi profesi.

Pinjol legal terdaftar di OJK. [Dok. Antara]

Praktik penagihan yang melanggar hukum, seperti intimidasi atau penyebaran informasi pribadi, bisa dilaporkan ke OJK maupun aparat penegak hukum. Masyarakat disarankan mencatat dan mendokumentasikan bentuk pelanggaran yang terjadi.

3. Skor Kredit Memburuk di SLIK OJK

Riwayat kredit nasabah tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Kegagalan membayar pinjaman akan berdampak langsung pada skor kredit yang buruk. Hal ini dapat menyulitkan dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit kendaraan, hingga pengajuan kartu kredit.

Tak hanya itu, banyak perusahaan, terutama di sektor keuangan, juga memeriksa skor kredit saat proses rekrutmen. Riwayat negatif dalam SLIK bisa menghambat peluang kerja.

4. Risiko Penyalahgunaan Data Pribadi

Walaupun pinjaman online legal OJK hanya diizinkan mengakses data seperti kamera, mikrofon, dan lokasi, tetap ada risiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Pengalaman pahit ini sering kali lebih banyak terjadi pada pinjol ilegal, namun pengguna layanan resmi pun perlu waspada.

Pemanfaatan data pribadi sebagai alat tekanan atau penyebaran informasi palsu bisa merusak reputasi sosial dan psikologis peminjam.

5. Terancam Gugatan Perdata hingga Pidana

Gagal bayar pinjaman dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan berujung pada gugatan perdata. Jika terbukti memberikan data palsu saat pengajuan, pelanggaran ini bisa ditindak secara pidana sesuai Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Load More