SuaraSumbar.id - Kemudahan akses terhadap pinjaman online (pinjol) legal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat banyak masyarakat tergoda untuk mengajukan pinjaman secara instan.
Meski begitu, di balik proses yang cepat dan praktis, terdapat konsekuensi besar jika peminjam gagal melunasi utang. Tidak hanya soal bunga dan denda, konsumen gagal bayar pinjol juga terancam jerat hukum hingga buruknya skor kredit.
Fenomena ini makin mengemuka seiring meningkatnya jumlah pengguna layanan pinjol, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Masyarakat yang tidak mampu mengelola pinjaman dengan bijak berpotensi terjebak dalam lingkaran utang yang sulit keluar.
Dikutip dari Antara, ada lima konsekuensi besar yang harus dipahami setiap pengguna pinjaman online legal OJK jika mereka menunggak atau bahkan gagal bayar.
1. Bunga dan Denda Menumpuk
Salah satu dampak paling terasa adalah terus bertambahnya beban bunga dan denda. Diketahui, OJK telah menetapkan batas maksimum bunga melalui Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023:
0,1 persen per hari untuk pinjaman produktif (berlaku mulai 1 Januari 2024)
0,2 persen per hari untuk pinjaman konsumtif (berlaku mulai 1 Januari 2025)
Sebagai ilustrasi, seseorang meminjam Rp 3 juta dengan bunga 0,2 persen per hari selama 30 hari akan dikenakan bunga Rp 180 ribu. Bila terjadi keterlambatan, beban denda akan terus membengkak dan bahkan melampaui jumlah pokok pinjaman.
2. Dikejar Debt Collector
Penyedia pinjaman online legal OJK memiliki hak untuk menagih pinjaman melalui pihak ketiga. Namun, proses penagihan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan debt collector memiliki izin serta sertifikasi resmi dari lembaga sertifikasi profesi.
Praktik penagihan yang melanggar hukum, seperti intimidasi atau penyebaran informasi pribadi, bisa dilaporkan ke OJK maupun aparat penegak hukum. Masyarakat disarankan mencatat dan mendokumentasikan bentuk pelanggaran yang terjadi.
3. Skor Kredit Memburuk di SLIK OJK
Riwayat kredit nasabah tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Kegagalan membayar pinjaman akan berdampak langsung pada skor kredit yang buruk. Hal ini dapat menyulitkan dalam pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit kendaraan, hingga pengajuan kartu kredit.
Tak hanya itu, banyak perusahaan, terutama di sektor keuangan, juga memeriksa skor kredit saat proses rekrutmen. Riwayat negatif dalam SLIK bisa menghambat peluang kerja.
Berita Terkait
-
Gen Z dan Milenial Cuma Suka Ajukan Pinjol, Tapi Nggak Mau Bayar
-
Cara Cek Pinjol Legal atau Ilegal di OJK
-
Berapa Lama Nama Bersih di Slik OJK Setelah Pelunasan Utang Pinjol?
-
Cara Memulihkan Catatan SLIK OJK yang Dicatut Pinjol Secara Resmi Tanpa Calo dan Gratis
-
Apa yang Harus Dilakukan jika Ada Dana Pinjol Masuk ke Rekening Padahal Tidak Pinjam?
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
14 Konsumen Laporkan Pengembang Cluster Classical City Padang ke Polisi, Ini Perkaranya
-
Pengendara Motor Terseret Banjir di Pasaman Barat Ditemukan Meninggal Dunia, 16 Rumah-Toko Terendam
-
Tak Hanya Terima Gaji, Nasabah BRI Bisa Kembangkan Bisnis Lewat Community of Payroll
-
Makin Stylish dan Fleksibel, BRI Kartu Kredit Touch Temani Lifestyle Generasi Muda
-
Kapolda Sumbar Buka Opsi Legalisasi Tambang Emas Ilegal, Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas