SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan kembali komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan di daerah tersebut.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI yang digelar di Auditorium Istana Gubernuran, Senin (17/2/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, didampingi Wakil Ketua II DPD RI, Bahar Bausan, serta Anggota DPD RI asal Sumbar, Irman Gusman, bersama anggota Komite I lainnya.
Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Forkopimda Sumbar, Kepala Kanwil ATR/BPN Sumbar Teddi Guspriadi, utusan LKAAM Sumbar, serta unsur OPD terkait.
Delapan Tahun GTRA, Reforma Agraria di Sumbar Terus Berjalan
Dalam sambutannya, Mahyeldi menyoroti peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang telah berjalan selama delapan tahun di Sumbar sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam mendukung pelaksanaan program reforma agraria.
"Melalui GTRA, segala sekat antarinstansi bisa dihilangkan, sehingga muncul kolaborasi dan sinergitas dalam mendukung program reforma agraria di Sumbar," ujar Mahyeldi.
Menurutnya, program ini telah meningkatkan jumlah bidang tanah terdaftar hingga 40 persen, serta melalui redistribusi tanah, sebanyak 42.542 bidang tanah telah diserahkan kepada masyarakat.
Namun, ia juga mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, terutama terkait legalisasi aset, konflik lahan, dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat adat.
Baca Juga: Tensi Tinggi Jelang Pelantikan, Gubernur Sumbar Mahyeldi Lolos Tes Kesehatan di Kemendagri
Reforma Agraria Sejalan dengan Program Unggulan Sumbar
Mahyeldi menegaskan bahwa reforma agraria merupakan bagian dari program unggulan (Progul) Pemprov Sumbar dalam RPJMD 2021-2026, yaitu Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan.
Program ini dinilai penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
"Pemerintah Provinsi Sumbar memiliki komitmen tinggi dalam mendukung dan menyukseskan program reforma agraria, agar manfaatnya semakin luas dirasakan oleh masyarakat," kata Mahyeldi.
Menutup rapat kerja tersebut, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Komite I DPD RI atas kunjungan dan pengawasan yang dilakukan dalam rangka memastikan kelancaran program reforma agraria di Sumbar.
"Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Semoga program reforma agraria di Sumbar semakin memberikan dampak positif dan luas bagi masyarakat," tutupnya.
Berita Terkait
-
Tensi Tinggi Jelang Pelantikan, Gubernur Sumbar Mahyeldi Lolos Tes Kesehatan di Kemendagri
-
Bank Nagari Perkuat Ekonomi Syariah Sumbar Lewat Kerja Sama dengan Dewan Masjid Indonesia
-
Ombudsman Sumbar Selamatkan Rp 66 Miliar Uang Rakyat dari Maladministrasi, Ini Respon Gubernur Mahyeldi
-
Gubernur Sumbar Genjot Sekolah Asrama, Ini Sasarannya
-
Sumbar Targetkan 20 Juta Wisatawan di 2025, Naik Signifikan dari 2024!
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Kenapa Suhu di Sumbar Panas Sekali? Ini Penjelasan BMKG
-
Program PIP Anak TK 2026, Ini Syarat Lengkap dan Cara Daftarnya
-
CEK FAKTA: Negara Lunasi Hutang Bank di Bawah Rp 5 Juta, Benarkah?
-
18 ASN Pemkab Dharmasraya Kena Sanksi, 4 Orang Dipecat dan Ada yang Terjerat Kasus Korupsi!
-
Pemprov Sumbar Terapkan Sistem Berbasis Digital Penuh Mulai 2026, Surat Kertas Tak Ada Lagi?