Konflik Agraria di Sumbar: Mahyeldi Janji Bentuk Dinas Pertanahan dan Perkuat Peran Adat

SuaraSumbar.id - Dalam acara Bedah Visi Misi dan Adu Gagasan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar) yang diselenggarakan oleh BEM Universitas Andalas (Unand) pada Sabtu (12/10) di Auditorium Unand, Calon Gubernur (Cagub) Mahyeldi menghadapi sejumlah pertanyaan tajam dari panelis terkait isu lingkungan, reforma agraria, dan kualitas ruang publik.

Yose Hendra, salah satu panelis dari media di Sumbar, menyoroti kebijakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Sumbar. Ia menanyakan langkah konkret Mahyeldi terkait keberlanjutan lingkungan, terutama soal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Talawi, Sawahlunto, yang dinilai merusak lingkungan dan mempengaruhi kesehatan anak-anak di sekitarnya.

Menanggapi hal tersebut, Mahyeldi menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan dan menyebutkan bahwa Sumbar telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dewan Energi Nasional (DEN) atas upaya pengurangan penggunaan batu bara.

Ia berjanji akan mendorong pemanfaatan energi tenaga surya serta memperkenalkan penggunaan green cement yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, isu banjir di Mentawai juga menjadi perhatian. Yose mengkritik kurangnya perhatian terhadap lingkungan Mentawai, yang sering mengalami masalah bencana alam.

Mahyeldi merespons dengan memaparkan rencananya untuk mendorong penggunaan tanaman kalyandra sebagai bahan bakar alternatif di Mentawai, selain energi surya dan tenaga ombak, guna mengurangi ketergantungan pada energi solar yang dinilai mahal di wilayah tersebut.

“Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada energi solar yang saat ini banyak digunakan dan tergolong mahal di Mentawai,” jelas Mahyeldi.

Tak hanya soal energi, isu reforma agraria juga diangkat oleh Yose, terutama konflik agraria di Nagari Kapa yang melibatkan penganiayaan terhadap petani.

Mahyeldi mengakui bahwa masalah tanah menjadi tantangan besar di Sumbar, sering kali disebabkan oleh ketidakakuratan penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca Juga: Bawaslu Bergerak Cepat, 9 Kampanye Ilegal Pilkada Padang Digagalkan

Untuk mengatasi hal ini, ia berencana membentuk Dinas Pertanahan di tingkat provinsi dan memperkuat peran kelembagaan adat nagari dalam menangani masalah tanah ulayat.

Terkait kualitas ruang publik, Mahyeldi menyampaikan rencana penataan pedagang di Jembatan Layang Kelok 9, yang selama ini dianggap mengganggu lalu lintas dan ketahanan infrastruktur jembatan.

Ia mengusulkan kawasan khusus bagi pedagang agar tetap dapat berjualan tanpa merusak infrastruktur.

“Kami tengah mempersiapkan kawasan khusus bagi pedagang agar mereka bisa berjualan tanpa mengganggu lalu lintas atau merusak infrastruktur,” ucap Mahyeldi.

Mahyeldi juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas ruang publik di komplek perumahan, melalui regulasi peraturan daerah (perda) yang memastikan tersedianya fasilitas bermain dan rekreasi yang layak bagi masyarakat.

Acara Bedah Visi Misi ini menjadi ajang penting bagi calon gubernur untuk memaparkan rencana-rencana strategisnya dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi Sumatera Barat, menjelang Pilgub Sumbar 2024.