SuaraSumbar.id - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mencatat angka kemiskinan di daerah tersebut pada tahun 2023 mencapai 33.520 jiwa atau 6,92 persen, dengan kemiskinan ekstrem sebesar 0,70 persen atau 3.410 jiwa. Meski ada sedikit penurunan, angka kemiskinan hanya berkurang 0,01 persen dibandingkan tahun 2022.
Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Ikhwanri, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan di daerah tersebut.
“Kami terus berupaya menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun,” ujar Ikhwanri di Simpang Empat, Jumat (11/10/2024).
Menurut data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), terdapat 36.040 kepala keluarga yang memerlukan perhatian, di antaranya 3.435 kepala keluarga dengan rumah tidak layak huni, 13.226 kepala keluarga tidak memiliki fasilitas buang air besar layak, dan 17.329 kepala keluarga tidak memiliki akses air minum yang layak.
Baca Juga: Debat Pilkada Pasaman Barat Digelar 2 Kali, Ini Penjelasan KPU
Selain itu, masih ada 544 kepala keluarga tanpa akses listrik dari PLN dan 5.936 kepala keluarga yang masih menggunakan kayu atau minyak tanah untuk memasak.
Untuk menangani masalah tersebut, Pemkab Pasaman Barat mengelompokkan variabel P3KE ke dalam empat kategori: variabel pokok, prioritas, pengendali, dan program.
Berdasarkan surat Bina Bangda Kemendagri, terdapat 91 sub kegiatan yang didanai untuk penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, dengan anggaran sebesar Rp206,5 miliar atau 29,08 persen dari belanja langsung APBD Pasaman Barat.
Program ini mencakup 52 sub kegiatan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, 14 sub kegiatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan 25 sub kegiatan untuk mengurangi jumlah kantong kemiskinan.
Pemkab Pasaman Barat juga melakukan sinkronisasi data antara P3KE dan stunting e-PPGBM. Dari 5.098 balita yang teridentifikasi stunting, 453 balita berada dalam kategori kemiskinan ekstrem, dan 109 di antaranya berada di desil 1 P3KE. Sebagian besar balita ini tinggal di rumah tidak layak huni dan tidak memiliki fasilitas air bersih atau sanitasi yang memadai.
Baca Juga: 1.300 Penyandang Disabilitas Berpartisipasi dalam Pilkada Pasaman Barat 2024
Pada tahun 2023, Pemkab Pasaman Barat telah memberikan bantuan untuk 141 rumah tidak layak huni (RTLH) yang 54 persen di antaranya berasal dari data P3KE.
Berita Terkait
-
Blak-blakan Budiman Sudjatmiko: dari Kereta Barang hingga Rencana Dahsyat Entaskan Kemiskinan
-
Rp30 Triliun Zakat: Benarkah Cukup untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem?
-
Antam Perkuat Peran BUMN dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Safari Ramadan dan Pasar Murah
-
5 Rencana Sekolah Rakyat Prabowo: Punya Misi Putus Rantai Kemiskinan
-
Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Prabowo: Anak Tidak Boleh Jadi Pemulung
Terpopuler
- Pemilik Chery J6 Keluhkan Kualitas Mobil Baru dari China
- Profil dan Aset Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall dengan Kekayaan Triliunan
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
Pilihan
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB, Terbaik untuk April 2025
-
Gelombang Kejutan di Industri EV: Raja Motor Listrik Tersandung Skandal Tak Terduga
-
Harga Emas Antam Lompat Tinggi Lagi Rp34.000 Jadi Rp1.846.000/Gram
Terkini
-
BRI Bagikan Dividen Rp31,4 Triliun pada 10 April 2025
-
Anggota Satpol PP Agam Dikeroyok Puluhan Orang Saat Bubarkan Orgen Tunggal, Kepala hingga Kaki Lebam
-
Aktivitas Vulkanik Gunung Talang Solok Meningkat, Badan Geologi Minta Masyarakat Waspada Longsor!
-
Pengusaha UMKM Aksesoris Fashion Tembus Pasar Internasional Berkat Pemberdayaan BRI
-
Solok Diguncang 3 Kali Gempa Beruntun, Ini Penjelasan BMKG