Kronologi Oknum Pegawai Universitas Andalas Ditahan, Diduga Korupsi Dana Kemahasiswaan

SuaraSumbar.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang telah resmi menahan seorang oknum pegawai Universitas Andalas (Unand) yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dana pendidikan dan kemahasiswaan.

Tersangka berinisial MA kini mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Anak Air untuk 20 hari ke depan, mulai dari 10 Juni hingga 29 Juni 2024.

Kepala Kejari Padang, Aliansyah, menyatakan bahwa MA ditetapkan sebagai tersangka dalam penyalahgunaan anggaran dana pendidikan dan kemahasiswaan Bidang 1 di Unand untuk tahun anggaran 2022.

“Penyimpangan dana ini terjadi setelah perubahan status Unand dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH),” jelas Aliansyah dalam sebuah konferensi pers, Senin siang.

Baca Juga: Mau Bantu Teman Disabilitas? Mahasiswa Unand Ajarkan Caranya!

Menurut Aliansyah, tersangka MA, yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Akademik dan Kemahasiswaan, diduga memindahkan sebagian dari dana tersebut, senilai Rp1.885.134.204, ke rekening pribadi pada 31 Desember 2022.

Dari jumlah tersebut, sebagian telah digunakan untuk pembayaran yang sah, namun Rp566.145.081 digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Tindakan MA telah merugikan negara dan mengganggu integritas pengelolaan dana universitas,” ucap Aliansyah. Tersangka kini menghadapi ancaman hukuman berdasarkan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sekretaris Rektorat Unand saat itu, Henmaidi, menyatakan bahwa kegiatan kemahasiswaan yang seharusnya difinansir oleh dana tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi akibat perbuatan tersangka.

“Semua dokumen telah diproses, namun oknum bendahara tidak melakukan pembayaran kepada yang berhak,” ungkap Henmaidi.

Baca Juga: Kejati Sumbar Buru Aliran Dana Rp 5,5 Miliar Kasus Korupsi Alat Praktik SMK, Para Tersangka Bungkam

Sebagai langkah responsif, Unand telah melakukan pemotongan gaji dan remunerasi tersangka sejak Juli 2023 dan menerapkan sanksi demosi.