SuaraSumbar.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang telah resmi menahan seorang oknum pegawai Universitas Andalas (Unand) yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dana pendidikan dan kemahasiswaan.
Tersangka berinisial MA kini mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Anak Air untuk 20 hari ke depan, mulai dari 10 Juni hingga 29 Juni 2024.
Kepala Kejari Padang, Aliansyah, menyatakan bahwa MA ditetapkan sebagai tersangka dalam penyalahgunaan anggaran dana pendidikan dan kemahasiswaan Bidang 1 di Unand untuk tahun anggaran 2022.
“Penyimpangan dana ini terjadi setelah perubahan status Unand dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH),” jelas Aliansyah dalam sebuah konferensi pers, Senin siang.
Menurut Aliansyah, tersangka MA, yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Akademik dan Kemahasiswaan, diduga memindahkan sebagian dari dana tersebut, senilai Rp1.885.134.204, ke rekening pribadi pada 31 Desember 2022.
Dari jumlah tersebut, sebagian telah digunakan untuk pembayaran yang sah, namun Rp566.145.081 digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Tindakan MA telah merugikan negara dan mengganggu integritas pengelolaan dana universitas,” ucap Aliansyah. Tersangka kini menghadapi ancaman hukuman berdasarkan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sekretaris Rektorat Unand saat itu, Henmaidi, menyatakan bahwa kegiatan kemahasiswaan yang seharusnya difinansir oleh dana tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi akibat perbuatan tersangka.
“Semua dokumen telah diproses, namun oknum bendahara tidak melakukan pembayaran kepada yang berhak,” ungkap Henmaidi.
Baca Juga: Mau Bantu Teman Disabilitas? Mahasiswa Unand Ajarkan Caranya!
Sebagai langkah responsif, Unand telah melakukan pemotongan gaji dan remunerasi tersangka sejak Juli 2023 dan menerapkan sanksi demosi.
“Upaya ini merupakan komitmen kami untuk memulihkan dana dan memastikan integritas keuangan universitas,” terang Henmaidi.
Penahanan MA diharapkan menjadi langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pendidikan dan sebagai peringatan keras bagi individu lain untuk tidak menyalahgunakan posisi dan kepercayaan yang diberikan.
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
Mau Bantu Teman Disabilitas? Mahasiswa Unand Ajarkan Caranya!
-
Kejati Sumbar Buru Aliran Dana Rp 5,5 Miliar Kasus Korupsi Alat Praktik SMK, Para Tersangka Bungkam
-
Korupsi Dana Alat Praktik SMK, 7 Tersangka Diperiksa Kejati Sumbar
-
7 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Sumbar Resmi Ditahan, 1 Orang DPO
-
Dugaan Korupsi Dana Covid-19, Kejati Sumbar Segera Panggil ASN BPBD
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
5 Sunscreen Spray Praktis untuk Keluarga, Bisa untuk Anak-anak!
-
Kerusakan Infrastruktur Bencana Pasaman Barat Tembus Rp 571,3 Miliar, Ini Rincian Dampaknya
-
Sampah Kayu Banjir di Padang Disulap Jadi Energi PLTU, Wakil Ketua Komisi IV DPR Bilang Begini
-
Beruang Madu Muncul di Lokasi Banjir Bandang Agam, BKSDA Sumbar Turunkan Tim
-
UMP Sumbar 2026 Rp 3.182.955, Naik 6,3 Persen