SuaraSumbar.id - Presiden Joko Widodo telah mengungkapkan rencananya untuk meninjau langsung lokasi terdampak bencana banjir bandang lahar dingin di Gunung Marapi, Sumatera Barat.
Namun, tanggal pasti kunjungan tersebut masih belum ditentukan, mengingat kondisi jalan yang banyak terkena longsor dan penataan pengungsi yang masih berlangsung.
Dalam sebuah pernyataan, Presiden Jokowi menekankan pentingnya kehadirannya di Sumatera Barat untuk memberikan bantuan dan solusi bagi korban terdampak.
"Kondisi di sana masih memerlukan penataan, termasuk jalan banyak longsor dan pengungsi yang baru ditata. Saya akan ke sana segera setelah waktu yang tepat dapat ditentukan," ujar Jokowi dalam sebuah wawancara yang ditayangkan oleh Kompas TV.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, telah tiba di lokasi untuk memimpin langsung upaya penanganan darurat.
Presiden Jokowi telah menginstruksikan Suharyanto untuk memastikan bahwa penanganan bencana berjalan efektif dan korban yang masih hilang dapat ditemukan secepatnya.
"Kami terus memantau perkembangan situasi dari Jakarta dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa semua upaya pencarian dan penyelamatan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat," tambah Jokowi.
Menurut data terbaru dari BNPB yang dirilis pada Selasa (14/5/2024), banjir bandang di Sumatra Barat telah menyebabkan kematian 50 orang dengan rincian terbanyak di Kabupaten Agam sebanyak 20 orang, diikuti oleh Tanah Datar dengan 19 orang, dan sisanya tersebar di Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Padang.
Selain itu, tercatat 27 orang masih hilang, 37 orang mengalami luka-luka, dan lebih dari 3.396 jiwa terpaksa mengungsi dari rumah mereka.
Pemerintah, melalui BNPB dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, terus berupaya keras dalam pemulihan akses jalan darat, pembersihan material longsor, dan evakuasi korban.
Upaya ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar para pengungsi seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal sementara dapat terpenuhi.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus mencari korban yang masih hilang dan menyediakan semua sumber daya yang diperlukan untuk upaya tersebut.
"Kami akan terus berusaha mencari hingga korban terakhir ditemukan," kata Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan darurat.
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
WALHI Sumbar: Banjir Bandang Tak Murni Bencana Alam Tapi Antisipasi yang Lemah
-
Operasi Pencarian Berlanjut di Galuang, Satu Korban Banjir Bandang Masih Hilang
-
Data Korban Meninggal Akibat Banjir Bandang di Nagari Parambahan
-
Cuma Punya yang Nempel di Badan, Korban Banjir Nagari Parambahan Butuh Pakaian
-
Banjir di Pasaman Barat Paksa Siswa SD Melakukan Ujian Akhir Sekolah di Masjid
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
Terkini
-
14 Konsumen Laporkan Pengembang Cluster Classical City Padang ke Polisi, Ini Perkaranya
-
Pengendara Motor Terseret Banjir di Pasaman Barat Ditemukan Meninggal Dunia, 16 Rumah-Toko Terendam
-
Tak Hanya Terima Gaji, Nasabah BRI Bisa Kembangkan Bisnis Lewat Community of Payroll
-
Makin Stylish dan Fleksibel, BRI Kartu Kredit Touch Temani Lifestyle Generasi Muda
-
Kapolda Sumbar Buka Opsi Legalisasi Tambang Emas Ilegal, Kesejahteraan Masyarakat Jadi Prioritas