Anies Baswedan Soroti RUU Daerah Khusus Jakarta, Usulkan Pendekatan Bottom-Up

SuaraSumbar.id - Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang sedang berlangsung di DPR.

Salah satu poin yang menjadi sorotan Anies adalah usulan agar wakil presiden menjadi pimpinan Dewan Aglomerasi.

Menurutnya, pembentukan Dewan Aglomerasi belum tentu dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang telah lama dihadapi Jakarta dan wilayah aglomerasinya.

Berbicara setelah diskusi di Graha CIMB Niaga, Jakarta Pusat, Anies yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini menekankan pentingnya memastikan bahwa pembentukan lembaga baru harus dapat mengakomodir kebutuhan nyata dari Jakarta dan kota-kota di sekitarnya.

Baca Juga: Anies Belum Akui Prabowo Menang Pilpres: Kalau Hasilnya Berubah Gimana?

"Kadang-kadang kita membuat lembaga baru tapi lembaga baru ini belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada," ungkap Anies, dikutip hari Rabu (12/3/2024).

Untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan daerah, Anies mengusulkan pendekatan yang lebih bottom-up.

Ia menyarankan agar kepala daerah yang mengelola Jakarta dan sekitarnya dikumpulkan untuk membahas dan mengidentifikasi masalah serta kebutuhan yang sebenarnya ada.

"Jadi kalau saya usul, sebaiknya prosesnya lebih bottom-up, kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, dari situ UU ini dibuat menyesuaikan," jelas Anies.

Pernyataan Anies ini menambah suara kritis terhadap pembahasan RUU DKJ yang tengah berlangsung. Kekhawatiran yang diungkapkan Anies mengindikasikan perlunya diskusi yang lebih mendalam dan partisipatif dalam menentukan masa depan pengelolaan Jakarta dan wilayah aglomerasinya.

Baca Juga: Anies Baswedan: Bila Kalah di Pilpres Saya Akan oposisi

Selain itu, sikapnya juga menggarisbawahi pentingnya melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam proses pembuatan kebijakan yang akan berdampak langsung pada mereka.