SuaraSumbar.id - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menyoroti langkah Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Menurut Hari, inisiatif ini diinterpretasikan sebagai upaya Presiden untuk mempertahankan pengaruh dinastinya di tengah perubahan status ibukota, sekaligus menampilkan citra demokrasi.
Walaupun Undang-Undang Ibukota Negara (UU IKN) telah menetapkan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur, Jakarta masih resmi bertindak sebagai ibukota negara hingga terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur secara detail tentang pemindahan tersebut.
Hari Purwanto mengkritik langkah Presiden Jokowi yang dianggap bergerak semata-mata berdasarkan preferensinya sendiri untuk menjaga kestabilan kekuasaan dinasti politiknya.
Dikatakan oleh Hari, berakhirnya status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) pada 15 Februari 2024, mengikuti ketentuan UU IKN yang ditetapkan dua tahun sebelumnya, membuka jalan bagi transformasi Jakarta menjadi DKJ.
"Namun, hingga saat ini, kejelasan mengenai DKJ masih tergantung pada penerbitan Keppres oleh Presiden Jokowi, yang diharapkan memberikan kepastian hukum dan administratif terkait status baru Jakarta," kata Hari, Selasa (12/3/2024).
Keberadaan DKJ, yang masih dalam ketidakpastian, menimbulkan berbagai spekulasi mengenai arah kebijakan pemerintahan terkait dengan ibukota negara dan pengaturan administratifnya.
Penantian akan keputusan resmi dari Presiden Jokowi menjadi sorotan, terutama mengingat pentingnya Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia.
Kritik dan pandangan yang disampaikan oleh Hari Purwanto menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk transparansi dan kejelasan dari pemerintah terkait dengan masa depan Jakarta dan implementasi UU IKN, agar dapat menjawab ketidakpastian yang saat ini dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder terkait.
Baca Juga: Kritik Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol, Pengamat: PSI Berusaha Jaga Pengaruh Patronnya
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
Kritik Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol, Pengamat: PSI Berusaha Jaga Pengaruh Patronnya
-
Soal Usul Jokowi Pimpin Koalisi, Analis: Anggap Saja PSI Adik-adik Baru Belajar Politik
-
Prabowo Subianto Diprediksi sebagai 'King Maker' Berikutnya dalam Politik Indonesia
-
Bukan Jokowi, Sebaiknya Prabowo Atau Gibran Jadi Ketua Koalisi Parpol
-
Usulan PSI Soal Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol Dinilai Hanya Halusinasi Politik
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Dimana Lokasi Hunian Sementara Korban Banjir Bandang Agam? Pembangunannya Dikebut Pakai Dana BNPB
-
Tak Hanya Bantuan Logistik, PSI Padang Sediakan Potong Rambut Gratis bagi Penyintas
-
Pencarian Korban Banjir Bandang Agam Diperpanjang 15 Hari, Tim Gabungan Kerahkan Alat Berat
-
10 Jenazah Korban Banjir Bandang Dimakamkan Massal di Agam, Semua Tanpa Identitas!
-
Waspada Bencana Mengintai, Cuaca Ekstrem Sumbar Diprediksi hingga 13 Desember 2025