SuaraSumbar.id - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menyoroti langkah Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Menurut Hari, inisiatif ini diinterpretasikan sebagai upaya Presiden untuk mempertahankan pengaruh dinastinya di tengah perubahan status ibukota, sekaligus menampilkan citra demokrasi.
Walaupun Undang-Undang Ibukota Negara (UU IKN) telah menetapkan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur, Jakarta masih resmi bertindak sebagai ibukota negara hingga terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur secara detail tentang pemindahan tersebut.
Hari Purwanto mengkritik langkah Presiden Jokowi yang dianggap bergerak semata-mata berdasarkan preferensinya sendiri untuk menjaga kestabilan kekuasaan dinasti politiknya.
Dikatakan oleh Hari, berakhirnya status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) pada 15 Februari 2024, mengikuti ketentuan UU IKN yang ditetapkan dua tahun sebelumnya, membuka jalan bagi transformasi Jakarta menjadi DKJ.
"Namun, hingga saat ini, kejelasan mengenai DKJ masih tergantung pada penerbitan Keppres oleh Presiden Jokowi, yang diharapkan memberikan kepastian hukum dan administratif terkait status baru Jakarta," kata Hari, Selasa (12/3/2024).
Keberadaan DKJ, yang masih dalam ketidakpastian, menimbulkan berbagai spekulasi mengenai arah kebijakan pemerintahan terkait dengan ibukota negara dan pengaturan administratifnya.
Penantian akan keputusan resmi dari Presiden Jokowi menjadi sorotan, terutama mengingat pentingnya Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia.
Kritik dan pandangan yang disampaikan oleh Hari Purwanto menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk transparansi dan kejelasan dari pemerintah terkait dengan masa depan Jakarta dan implementasi UU IKN, agar dapat menjawab ketidakpastian yang saat ini dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder terkait.
Baca Juga: Kritik Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol, Pengamat: PSI Berusaha Jaga Pengaruh Patronnya
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
Kritik Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol, Pengamat: PSI Berusaha Jaga Pengaruh Patronnya
-
Soal Usul Jokowi Pimpin Koalisi, Analis: Anggap Saja PSI Adik-adik Baru Belajar Politik
-
Prabowo Subianto Diprediksi sebagai 'King Maker' Berikutnya dalam Politik Indonesia
-
Bukan Jokowi, Sebaiknya Prabowo Atau Gibran Jadi Ketua Koalisi Parpol
-
Usulan PSI Soal Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol Dinilai Hanya Halusinasi Politik
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
Ingin Pensiun Nyaman? Siapkan Dana Sejak Dini lewat BRI DPLK di BRImo
-
45 Kuda Raih Podium di IHR Merdeka Cup 2026, Disaksikan 18.000 Pengunjung
-
Inilah Cerita Tentang Dewi Natalia, Mantri BRI yang 15 Tahun Lawan Rentenir dan Dukung Pedagang
-
5 Tahun Holding Ultra Mikro, Perkuat Ekosistem UMKM
-
Raih Penghargaan, BRI Dorong Transformasi Digital Lewat BRImo Taiwan