SuaraSumbar.id - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menyoroti langkah Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Menurut Hari, inisiatif ini diinterpretasikan sebagai upaya Presiden untuk mempertahankan pengaruh dinastinya di tengah perubahan status ibukota, sekaligus menampilkan citra demokrasi.
Walaupun Undang-Undang Ibukota Negara (UU IKN) telah menetapkan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur, Jakarta masih resmi bertindak sebagai ibukota negara hingga terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur secara detail tentang pemindahan tersebut.
Hari Purwanto mengkritik langkah Presiden Jokowi yang dianggap bergerak semata-mata berdasarkan preferensinya sendiri untuk menjaga kestabilan kekuasaan dinasti politiknya.
Dikatakan oleh Hari, berakhirnya status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) pada 15 Februari 2024, mengikuti ketentuan UU IKN yang ditetapkan dua tahun sebelumnya, membuka jalan bagi transformasi Jakarta menjadi DKJ.
"Namun, hingga saat ini, kejelasan mengenai DKJ masih tergantung pada penerbitan Keppres oleh Presiden Jokowi, yang diharapkan memberikan kepastian hukum dan administratif terkait status baru Jakarta," kata Hari, Selasa (12/3/2024).
Keberadaan DKJ, yang masih dalam ketidakpastian, menimbulkan berbagai spekulasi mengenai arah kebijakan pemerintahan terkait dengan ibukota negara dan pengaturan administratifnya.
Penantian akan keputusan resmi dari Presiden Jokowi menjadi sorotan, terutama mengingat pentingnya Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia.
Kritik dan pandangan yang disampaikan oleh Hari Purwanto menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk transparansi dan kejelasan dari pemerintah terkait dengan masa depan Jakarta dan implementasi UU IKN, agar dapat menjawab ketidakpastian yang saat ini dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder terkait.
Baca Juga: Kritik Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol, Pengamat: PSI Berusaha Jaga Pengaruh Patronnya
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
Kritik Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol, Pengamat: PSI Berusaha Jaga Pengaruh Patronnya
-
Soal Usul Jokowi Pimpin Koalisi, Analis: Anggap Saja PSI Adik-adik Baru Belajar Politik
-
Prabowo Subianto Diprediksi sebagai 'King Maker' Berikutnya dalam Politik Indonesia
-
Bukan Jokowi, Sebaiknya Prabowo Atau Gibran Jadi Ketua Koalisi Parpol
-
Usulan PSI Soal Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol Dinilai Hanya Halusinasi Politik
Terpopuler
- Siapa Pencipta Sound Horeg? Ini Sosok Edi Sound yang Dijuluki Thomas Alva Edisound dari Jawa Timur
- Jelang Ronde Keempat, Kluivert Justru Dikabarkan Gabung Olympique Lyon
- Duel Mobil Murah Honda Brio vs BYD Atto 1, Beda Rp30 Jutaan tapi ...
- Harga Mitsubishi Destinator Resmi Diumumkan! 5 Mobil Ini Langsung Panik?
- 41 Kode Redeem FF Max Terbaru 24 Juli: Klaim Skin Scar, M1887, dan Hadiah EVOS
Pilihan
-
Fenomena Rojali dan Rohana Justru Sinyal Positif untuk Ekonomi Indonesia
-
5 Rekomendasi HP 5G Xiaomi di Bawah Rp 4 Juta, Harga Murah Spek Melimpah
-
Kisah Unik Reinkarnasi di Novel Life and Death are Wearing Me Out
-
10 Model Gelang Emas 24 Karat yang Cocok untuk Pergelangan Tangan Gemuk
-
Selamat Tinggal Samba? Ini Alasan Gen Z Beralih ke Adidas Campus 00s & Forum Low
Terkini
-
Polresta Padang Kandangkan 140 Motor dalam Razia Balap Liar, Knalpot Brong dan STNK Target Utama!
-
Gunung Marapi Erupsi 46 Detik, Ancaman Lahar Dingin Tetap Mengintai!
-
Sumbar Lawan Karhutla: 10 Ton NaCl Diterbangkan BMKG untuk Hujan Buatan!
-
Galaxy Z Fold7 Hadir Lebih Tipis dan Tetap Kokoh Setelah Melewati Tes Uji 500 Ribu Kali Lipatan
-
Polda Sumbar Perketat Pengawasan Tol Padang-Sicincin, Kenapa?