SuaraSumbar.id - Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menyoroti langkah Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Menurut Hari, inisiatif ini diinterpretasikan sebagai upaya Presiden untuk mempertahankan pengaruh dinastinya di tengah perubahan status ibukota, sekaligus menampilkan citra demokrasi.
Walaupun Undang-Undang Ibukota Negara (UU IKN) telah menetapkan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur, Jakarta masih resmi bertindak sebagai ibukota negara hingga terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) yang mengatur secara detail tentang pemindahan tersebut.
Hari Purwanto mengkritik langkah Presiden Jokowi yang dianggap bergerak semata-mata berdasarkan preferensinya sendiri untuk menjaga kestabilan kekuasaan dinasti politiknya.
Dikatakan oleh Hari, berakhirnya status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) pada 15 Februari 2024, mengikuti ketentuan UU IKN yang ditetapkan dua tahun sebelumnya, membuka jalan bagi transformasi Jakarta menjadi DKJ.
"Namun, hingga saat ini, kejelasan mengenai DKJ masih tergantung pada penerbitan Keppres oleh Presiden Jokowi, yang diharapkan memberikan kepastian hukum dan administratif terkait status baru Jakarta," kata Hari, Selasa (12/3/2024).
Keberadaan DKJ, yang masih dalam ketidakpastian, menimbulkan berbagai spekulasi mengenai arah kebijakan pemerintahan terkait dengan ibukota negara dan pengaturan administratifnya.
Penantian akan keputusan resmi dari Presiden Jokowi menjadi sorotan, terutama mengingat pentingnya Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial budaya Indonesia.
Kritik dan pandangan yang disampaikan oleh Hari Purwanto menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk transparansi dan kejelasan dari pemerintah terkait dengan masa depan Jakarta dan implementasi UU IKN, agar dapat menjawab ketidakpastian yang saat ini dirasakan oleh masyarakat dan stakeholder terkait.
Baca Juga: Kritik Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol, Pengamat: PSI Berusaha Jaga Pengaruh Patronnya
Kontributor : Rizky Islam
Berita Terkait
-
Kritik Usul Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol, Pengamat: PSI Berusaha Jaga Pengaruh Patronnya
-
Soal Usul Jokowi Pimpin Koalisi, Analis: Anggap Saja PSI Adik-adik Baru Belajar Politik
-
Prabowo Subianto Diprediksi sebagai 'King Maker' Berikutnya dalam Politik Indonesia
-
Bukan Jokowi, Sebaiknya Prabowo Atau Gibran Jadi Ketua Koalisi Parpol
-
Usulan PSI Soal Jokowi Jadi Ketua Koalisi Parpol Dinilai Hanya Halusinasi Politik
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
Terkini
-
Menteri Pariwisata Dorong Perpanjangan Runway Bandara di Mentawai
-
Opini: Menelaah Pertanggungjawaban Kasus Koperasi Swadharma Pematangsiantar
-
Cara Mencegah Kapalan di Kaki Agar Tidak Semakin Tebal dan Menyakitkan
-
Pemkot Padang Panjang Hibah Rp 3 Miliar untuk Pemulihan Aceh
-
Tarif Air PDAM Padang Panjang Disesuaikan Setelah 16 Tahun, Apa Dampaknya bagi Pelanggan?