Pengamat: Bila Nasdem Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Akan Picu Kecemburuan Politik

SuaraSumbar.id - Isu pembagian kursi kabinet dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatangkan spekulasi tentang potensi kecemburuan politik di internal Koalisi Indonesia Maju.

Menurut analisis dari pengamat politik Wildan Hakim dari Motion Cipta Matrix, Partai Nasdem yang dikabarkan mendapatkan dua kursi menteri bisa memicu rasa tidak puas dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang juga merupakan bagian dari koalisi pendukung Prabowo-Gibran.

Wildan menyatakan bahwa PAN, yang telah berjuang bersama dalam memenangkan Prabowo-Gibran, hanya mendapatkan empat kursi, termasuk dua kursi menteri dan dua kursi wakil menteri, sedikit lebih banyak dari yang didapatkan oleh Nasdem. Perbedaan ini, meski tidak signifikan, dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara anggota koalisi.

"Untuk PAN, kemungkinan dapat jatah dua kursi menteri dan dua kursi wakil menteri. Totalnya dapat empat kursi. Nah, bisa saja muncul kecemburuan di internal Koalisi Indonesia Maju, kok Nasdem yang berseberangan bisa dapat dua kursi," tutur Wildan, Senin (11/3/2024).

Baca Juga: Akhiri Tren Negatif di Jatim, Partai Gerindra Senang Prabowo-Gibran Unggul

Namun, Wildan juga menambahkan bahwa kecemburuan semacam itu diperkirakan akan dapat diredam oleh Partai Gerindra, pemimpin koalisi.

Menurutnya, Prabowo Subianto dan timnya memiliki kalkulasi politik tersendiri terkait alasan mengapa Nasdem harus menjadi bagian dari koalisi mereka, meskipun hal itu bisa menimbulkan gesekan.

Spekulasi dan dinamika seputar pembagian kursi kabinet ini mencerminkan kerumitan dalam manajemen koalisi dan pembentukan pemerintahan pasca-pemilu.

Koalisi Indonesia Maju, yang berupaya menyatukan berbagai partai politik dengan visi dan misi yang beragam, kini dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan dan memastikan semua pihak merasa dihargai serta mendapatkan representasi yang proporsional dalam pemerintahan yang akan datang.

Isu pembagian kursi kabinet ini menunjukkan pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik di antara anggota koalisi untuk mencegah ketidakpuasan dan memastikan stabilitas politik.

Baca Juga: Bawaslu RI: 2.413 TPS Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Kedewasaan politik dari setiap partai anggota koalisi sangat diuji dalam menghadapi situasi seperti ini, di mana keputusan strategis harus diambil demi kepentingan bersama dan kelancaran pemerintahan yang akan datang.