Scroll untuk membaca artikel
Chandra Iswinarno
Kamis, 15 Februari 2024 | 23:48 WIB
Calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto bergoyang dalam acara Mengawal Suara Rakyat di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

SuaraSumbar.id - Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, diperkirakan akan menghadapi tantangan besar dalam upaya merangkul semua pihak, termasuk lawan politiknya, jika terpilih sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029.

Hal ini diungkapkan oleh Jamiluddin Ritonga, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, yang menilai bahwa dinamika partai politik pasca Pemilu 2024 akan menjadi faktor utama.

Menurut Ritonga, akan ada partai politik yang memilih untuk menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

"Tampaknya akan sulit bagi Prabowo untuk merangkul semua parpol, mengingat akan tetap ada parpol yang memegang teguh prinsip ideologis mereka," ujar Ritonga.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Kalah di TPS 17 di Kebon Baru, Bukti Lemahnya Kekuatan Elektoral Erick Thohir

Ritonga juga menekankan pentingnya adanya partai politik yang berposisi sebagai oposisi untuk menjaga keseimbangan dan mencegah dominasi pemerintah yang berlebihan.

"Kehadiran parpol di luar pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan pemerintahan yang sehat dan terkontrol," tambahnya.

Dalam analisisnya, Ritonga mencontohkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang dianggap terlalu dominan, berdampak pada kinerja DPR yang dianggap kurang optimal dalam mewakili kepentingan rakyat.

"Pengalaman periode 2019-2024 menunjukkan bahwa dominasi pemerintah yang berlebihan dapat mengancam demokrasi," tegas Ritonga.

Lebih lanjut, Ritonga memprediksi partai politik yang kemungkinan akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, meliputi PKB, PPP, Perindo, dan Hanura, yang dinilainya cenderung pragmatis.

Baca Juga: Prabowo-Gibran Panen Suara di Jatim, Bukti Dahsyatnya 'Khofifah Effect'

Sementara itu, PDIP, PKS, dan Nasdem diprediksi akan memilih posisi sebagai oposisi, yang berpihak pada prinsip ideologis.

Ritonga menegaskan bahwa peran oposisi sangat krusial dalam menjaga agar kebijakan pemerintah tidak semata-mata menguntungkan segelintir pihak saja.

"Harapan kami, partai politik yang berada di luar koalisi Prabowo dapat menjalankan fungsi sebagai oposisi yang konstruktif, untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem demokrasi kita," pungkasnya.

Kontributor : Rizky Islam

Load More