Scroll untuk membaca artikel
Riki Chandra
Senin, 22 Januari 2024 | 16:17 WIB
Pakar ekonomi dari Universitas Andalas, Prof Syafruddin Karimi. [Dok.Antara]

SuaraSumbar.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) disarankan meniru pemanfaatan sumber daya alam (SDA) Jepang yang terintegrasi dan inklusif dengan banyak sektor. Pendapat itu disampaikan pakar ekonomi dari Universitas Andalas, Prof Syafruddin Karimi.

"Sungai dan danau di Sumbar sangat banyak, sayangnya belum terintegrasi dan berkelanjutan dengan sektor-sektor lain seperti halnya di Jepang," katanya, Senin (22/1/2024).

Di Jepang, kata Prof Karimi, danau tidak hanya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA), namun juga dikembangkan sebagai objek wisata, sumber air bersih, untuk kebutuhan sektor pertanian dan lain sebagainya. "Saya kebetulan studi mengenai PLTA di Jepang dan melihat langsung konsep pemanfaatan sumber daya alam itu betul-betul inklusif," ujarnya.

Sementara itu, di Tanah Air terutama di Provinsi Sumbar danau-danau besar hanya digunakan sebagai PLTA dan sebagian kecil untuk pendukung sektor pariwisata dan bidang perikanan. Padahal, dengan potensi yang besar tersebut pemerintah bisa menggarap beberapa bidang lain.

Baca Juga: Industri Halal Masuk RPJPD Sumbar 2025-2045

"Kita ambil contoh PLTA Danau Maninjau, kan tidak ada konsep pariwisata yang terintegrasi yang disiapkan," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah Provinsi Sumbar belum terlambat untuk menggarap dan membuat perencanaan yang terpadu dan terintegrasi mengenai pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada.

Terakhir, ia mengingatkan jika pemerintah hanya fokus pada eksplorasi sumber daya alam yang ada tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, hal tersebut dapat merusak keseimbangan ekologis.

"Pemanfaatan sumber daya alam ini harus mempertimbangkan efek jangka panjang dan tidak hanya sebatas mengambil energinya saja," katanya. (Antara)

Baca Juga: Sempat Tertimbun Longsor, Jalan Sumbar-Riau Mulai Bisa Dilewati

Load More