SuaraSumbar.id - Sejumlah indikator kinerja makro Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada 2023 melebihi target. Misalnya saja Indek Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 75,64 persen yang menempatkan Sumbar di posisi tujuh tertinggi secara nasional.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar menargetkan IPM pada 2023 bisa mencapai 73,23 persen. Ternyata, realisasinya lebih tinggi yaitu 75,64 persen.
"IPM Sumbar pada 2023 itu juga lebih tinggi dari IPM pada 2022 yang berada pada posisi sembilan tertinggi nasional dengan nilai 74,26 persen," ujarnya, Rabu (3/1/2024).
Pada 2024, katanya, Pemprov Sumbar menargetkan nilai IPM 74,25 persen sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Sementara untuk pertumbuhan ekonomi 2023, dari target 4,57 persen secara keseluruhan tercapai 4,79 persen. Sedangkan indeks gini ratio atau jarak antara kaya dengan miskin cukup rendah. Dari target 0,296 persen, realisasinya mencapai 0,280 persen per Maret 2023.
Angka itu menempatkan Sumbar pada posisi tiga terendah di nasional. Artinya, jarak orang kaya dengan miskin di Sumbar tidak begitu tinggi.
Sementara tingkat kemiskinan di Sumbar berada pada angka 5,90 persen. Jumlah itu lebih baik dari target yang ditetapkan pada 2023 yaitu 6,16 persen. Hal itu menempatkan Sumbar pada posisi enam terendah secara nasional.
"Berdasarkan angka itu, jumlah penduduk miskin di Sumbar ditargetkan menurun menjadi 353,68 ribu jiwa, tapi realisasinya lebih baik hingga penduduk miskin pada 2023 menurun menjadi 340,37 ribu jiwa," ujarnya.
Terkait kemiskinan ekstrem, realisasi kinerja Pemprov Sumbar juga melebihi target. Dari target 0,50 persen terealisasi 0,41 persen dan ditargetkan pada 2024 menjadi nol persen.
Kemudian angka pengangguran terbuka pada 2023 cukup kecil. Ditargetkan bisa mencapai 6,45 persen pada 2023, tapi dengan berbagai upaya tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,94 persen.
Sementara itu realisasi pendapatan Pemprov Sumbar pada 2023 mencapai 96,10 persen dan realisasi belanja mencapai 93,18 persen dari total Rp6,7 triliun APBD 2023.
Lebih lanjut, selama tahun 2023 Pemprov Sumbar juga mendapatkan 37 penghargaan di tingkat nasional. Penghargaan terakhir yang diterima dari Komisi Informasi RI yakni mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023, sementara dari Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak berupa penghargaan Parahita Eka Praya (APE).
"Kita berharap kinerja pada 2024 akan lebih baik dari 2023," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
KPU Warning Cagub Sumbar yang Berstatus Kepala Daerah: Wajib Cuti Pilkada 2024, Jangan Pakai Fasilitas Negara!
-
Gubernur Sumbar Desak Cabut Aturan Lepas Jilbab Paskibraka di IKN: Melecehkan Ajaran Agama dan Melanggar Konstitusi!
-
Profil Vasco Ruseimy, Pasangan Mahyeldi di Pilgub Sumbar 2024 yang Gagal Jadi Anggota DPR RI
-
Profil Mahyeldi: Karier Politik Moncer, Jadi Gubernur Saat Jabat Wako Padang, Kini Maju Pilgub Sumbar dengan Wakil Baru
-
Sosok Audy Joinaldy: Dipinang Mahyeldi di Makassar, "Ditinggalkan" di Tanah Minang Jelang Pilgub Sumbar 2024
Terpopuler
- Mees Hilgers: Saya Hampir Tak Melihat Apa Pun Lagi di Sana
- Saran Pelatih Belanda Bisa Ditiru STY Soal Pencoretan Eliano Reijnders: Jangan Dengarkan...
- Coach Justin Semprot Shin Tae-yong: Lu Suruh Thom Haye...
- Jurgen Klopp Tiba di Indonesia, Shin Tae-yong Out Jadi Kenyataan?
- Ditemui Ahmad Sahroni, Begini Penampakan Lesu Ivan Sugianto di Polrestabes Surabaya
Pilihan
-
Timnas Indonesia Ungguli Arab Saudi, Ini 5 Fakta Gol Marselino Ferdinan
-
Tantangan Pandam Adiwastra Janaloka dalam Memasarkan Batik Nitik Yogyakarta
-
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini
-
Hanya 7 Merek Mobil Listrik China yang Akan Bertahan Hidup
-
Prabowo Mau Bangun Kampung Haji Indonesia di Mekkah
Terkini
-
Ormas di Sumbar Deklarasi Tolak Politik Uang Pilkada 2024, Ketua MUI: Politik Uang Merusak Cara Pandang Pemilih!
-
UHC Sumbar Capai 95,63 Persen, BPJS Kesehatan: Tersisa 4 Daerah!
-
Ratusan THL "Geruduk" Balai Kota Padang Panjang, Tolak Diberhentikan hingga Desak Diangkat Jadi PPPK
-
Keripik Sanjai dan Pakaian Adat Kurai Bukittinggi Jadi Warisan Budaya Tak Benda Indonesia 2024
-
Kampanye Pilkada 2024 Bakal Berakhir, KPU Sumbar Ingatkan Calon Kepala Daerah Laporkan LPPDK