SuaraSumbar.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mematangkan feasibility study (FS) kawasan terpadu di Flyover Kelok Sembilan di Kabupaten Limapuluh Kota. Hal itu dilakukan untuk merelokasi pedagang kaki lima di sepanjang badan jembatan yang kian menjamur.
"Sebenarnya kajiannya sudah ada sejak 2008. Saat itu sudah ada kawasan untuk menara pandang, parkir dan tempat pedagangnya. Sekarang kebutuhannya sudah berubah. Maka kita lakukan kajian ulang, apa kebijakan yang tepat nantinya, kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/1/2024).
Audy sendiri telah malakukan tinjauan lapangan ke kawasan Terpadu Kelok Sembilan pada Senin (15/1/2024). Kajian tersebut melibatkan Balai Pelaksana Jalan Nasional III Sumbar. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar.
Pemprov Sumbar rencananya akan melibatkan konsultan profesional untuk menyiapkan kajian tersebut. Kemudian, hasil kajian tersebut akan menjadi dasar bagi Pemprov Sumbar mengajukan anggaran pada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penataan kawasan Fly Over Kelok Sembilan.
Baca Juga: Polres Agam Kandangkan Puluhan Kendaraan Knalpot Bising, Pengendara Mayoritas di Bawah Umur
"Kita tidak hanya menertibkan, tapi juga menata,"tegas Wagub.
Menurutnya, kajian tersebut guna menjaga ketertiban pengendara di Jembatan Kelok Sembilan. Mengurangi hal negatif yang bisa terjadi pada jembatan. Karena, saat ini seringnya kendaraan parkir di badan jembatan diperkirakan akan memperpendek umur jembatan.
Untuk itu, pedagang yang berada di bibir jembatan harus segera direlokasi. Sehingga kendaraan tidak ada yang berhenti di badan jembatan.
"Kita akan kaji lagi, dimana tempat yang tepat untuk relokasi pedagang ini. Mereka tetap dapat berjualan, tapi tidak merusak jembatan dan menjaga keindahan Kelok Sembilan," ujar Audy.
Diakuinya, walaupun pedagang tersebut adalah ilegal, pemerintah juga tidak akan gegabah membersihkan kawasan itu tanpa pertimbangan.
Baca Juga: Kebakaran Rumah dan Warung di Agam, Satu Korban Ikut Terbakar
"Tidak mungkin kita sapu bersih begitu saja. Niat kita bersama BPJN, BKSDA dan kabupaten adalah ingin menata, tidak hanya menertibkan,"kata Wagub.
Diungkapkannya, tempat relokasi pedagang itu nantinya tidak akan jauh dari kawasan Kelok Sembilan. Pedagang akan tetap berada dalam kawasan itu, hanya saja posisinya ditata pada tempat yang disediakan.
"Informasi dari BKSDA, ternyata kawasan disekitar ini dapat dimanfaatkan. Jadi nanti pedagang itu direlokasi, di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Tetap di kawasan ini. Makanya kita butuh konsultan yang profesional,"katanya.
Data Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Sumbar, saat ini terdapat sebanyak 163 pedagang ilegal di Fly Over Kelok Sembilan. Dari jumlah itu hanya sebanyak 95 yang aktif. Sisanya sebanyak 68 tidak kosong.
"Sekarang yang aktif itu sebanyak 95 unit. Tapi dari jumlah itu ada pedagang yang sengaja membangun lapak pada bebarapa titik, jadi dia jualan dimana titik orang ramai singgah,"ungkap Kepala Satpol PP Sumbar, Irwan.
Pihaknya kata Irwan, sudah beberapa kali melakukan penertiban pedagang kaki lima di Fly Over Kelok Sembilan. Tapi tidak bisa menghapuskan semuanya. Penertiban hanya pada lapak yang kosong saja.
"Memang membutuhkan kolaborasi dan kerjasama antar seluruh elemen di kawasan tersebut. Untuk itu diperlukan tempat relokasi yang tepat. Jika sudah ada tempatnya, kita bisa menindak tegas bagi yang melanggar," pungkasnya.
Berita Terkait
Tag
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
-
Satu Orang Tarik Pinjaman Rp330 Miliar dengan 279 KTP di Pinjol KoinWorks
Terkini
-
Polres Pariaman Ungkap Pemilik Ganja 11,7 Kilogram, Pelaku Ternyata Narapidana Narkoba
-
Rendang Diusulkan Jadi Warisan Budaya UNESCO, Ini Kata Kementerian Kebudayaan
-
Kantor MUI Sumbar Dibangun di Kawasan Masjid Syekh Khatib Al Minangkabawi, Bangunan 5 Lantai Senilai Rp 24 Miliar
-
Plt Gubernur Sumbar Soroti Daerah Rawan Konflik di Pilkada 2024: Bisa Menghambat Pemilihan!
-
Pria Lansia Tewas Usai Terseret Arus Sungai di Kota Padang