KPU Sumbar Beberkan Alasan Pengiriman Surat Suara Lewat Jalur Laut: Biar Tak Ada Kendala!

SuaraSumbar.id - Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat (KPU Sumbar) menjelaskan alasan pengiriman logistik surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 melalui jalur laut. Padahal, pada Pemilu 5 tahun lalu, pengirimannya melalui jalur darat.

"Pengiriman melalui jalur laut ini supaya tidak ada kendala di jalan raya misalnya keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) bagi truk yang mengangkut," kata Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen, Selasa (9/1/2024).

Surya mengatakan, pihak ekspedisi melakukan pengiriman melalui jalur laut dengan pertimbangan lebih praktis dan ekonomis. Selain itu, pengiriman surat tersebut juga bertepatan dengan momentum libur Natal dan Tahun Baru 2024.

Pihak ekspedisi mengantisipasi apabila pengiriman logistik tetap dilakukan melalui jalur darat maka berpotensi terjebak kemacetan akibat tingginya volume kendaraan saat libur Natal dan Tahun Baru 2024.

"Jadi salah satu antisipasi yang dilakukan pihak ekspedisi ialah dengan mengirim surat suara via jalur laut dengan kontainer," kata dia.

Surya Efitrimen mengatakan selain Provinsi Sumbar, pengiriman logistik surat suara melalui jalur laut juga dilakukan ke sejumlah provinsi lainnya di Tanah Air.

Terkait surat suara yang tiba di gudang KPU kabupaten dan kota, Surya mengatakan telah memberikan arahan yang jelas seperti proses penyortiran surat suara yang rusak atau tidak rusak.

"Nantinya kalau ada surat suara yang rusak atau kurang akan kita sampaikan ke pihak penyedia untuk diganti," ujarnya.

Total surat suara Pemilu Tahun 2024 untuk Sumbar yang akan diterima KPU provinsi itu 23 kontainer. Sebanyak 18 kontainer langsung diberangkatkan menuju gudang logistik KPU kabupaten/kota dengan pengawalan polisi.

Baca Juga: KPU Sumbar Rekrut 122.983 Petugas KKPS Pemilu 2024, Ini Tugas dan Gajinya Selama 1 Bulan

Sementara lima kontainer lainnya akan diangkut ke gudang PT Kontindo Jaya di Jalan By Pass Ampalu, Kota Padang sebagai lokasi gudang stripping untuk dilakukan pemisahan per kabupaten/kota. (Antara)