Tak Ingin BIM Turun Status, Pemprov Sumbar Janji Siap Berjuang

SuaraSumbar.id - Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) tak ingin Bandara Internasional Minangkabau (BIM) turun status. Hal ini menyoroti wacana Menteri BUMN Erick Thohir yang ingin mengurangi jumlah bandara internasional di Indonesia dari 32 bandara menjadi 14-15 bandara saja.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan akan memperjuangkan BIM agar tak turun status. Sebab, penurunan status ini akan merugikan daerah, terutama sektor pariwisata.

"Kita telah telusuri ke Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) terkait status BIM. Berdasarkan beberapa indikator BIM masuk kategori bandara internasional yang dipertahankan," kata Mahyeldi, Rabu (22/2/2023).

Menurutnya, pihaknya menampung aspirasi dan keinginan masyarakat untuk mempertahankan status internasional BIM.

Hanya saja, karena itu bukan kewenangan provinsi, maka ia mengutus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi untuk menindaklanjuti ke Kemenkomarves.

"Hasilnya, dari indikator yang ditetapkan, BIM tidak masuk dalam rencana penutupan bandara internasional," katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi membenarkan hal tersebut. Berdasarkan koordinasi dengan Kemenkomarves, BIM memenuhi indikator untuk tetap jadi bandara internasional.

"Bandara yang akan tetap menyandang status internasional adalah yang memenuhi indikator tertentu diantaranya bandara perbatasan, pintu masuk pariwisata dan pintu masuk kargo," katanya.

Ia menyebutkan BIM memenuhi dua indikator yaitu bandara yang melayani pintu masuk pariwisata dan bandara melayani pintu masuk perbatasan.

Baca Juga: Gubernur Sumbar Wanti-wanti Antisipasi Dampak Letusan Gunung Marapi, Jangan Sampai Merenggut Korban Jiwa!

Sebelumnya, BIM dikhawatirkan akan turun menjadi bandara regional yang hanya melayani rute penerbangan dalam negeri. Padahal, BIM telah menjadi pintu masuk bagi wisatawan mancanegara terutama dari Malaysia.

Hal itu menyebabkan pelaku usaha pariwisata di Sumbar resah sehingga langsung disikapi oleh pemerintah daerah. (Antara)