Status PPPK Tak Kunjung Jelas, Ratusan Guru Honorer Demo ke DPRD Padang

SuaraSumbar.id - Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) Kota Padang, menggelar unjuk rasa ke gedung DPRD Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (22/8/2022).

Massa tiba di kantor DPRD Padang yang berada di Jalan Sawahan, Kota Padang sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka memakai seragam batik PGRI dan membawa sejumlah spanduk yang berisi tuntutan agar diangkat sebagai guru dengan status PPPK.

Spanduk menyuarakan tulisan seperti "Kami Tidak Demo Anarkis, Kami Hanya Aksi Damai. Kami Korban Kelalaian Pemko Padang Atas Tidak Diajukannya Kuota Formasi PPPK Guru".

Dalam orasi yang disampaikan, mereka menyampaikan aspirasi kepada DPRD dan berharap agar Pemko Padang memberikan Surat Keputusan (SK) untuk mengangkat mereka menjadi PPPK.

Baca Juga: Ratusan Guru Honorer Datangi DPRD Padang, Minta Diangkat Jadi PPPK

Salah seorang peserta aksi, Budi Kurniadi mengungkapkan FGLPG sudah beberapa kali audiensi bersama Pemko Padang. Namun, Pemko Padang belum memberikan titik terang tentang nasib mereka.
Sementara pihaknya mendapatkan informasi bahwa anggaran untuk guru PPPK sudah ada.

"Kami meminta agar Pemko memenuhi tuntutan kami. Selama ini banyak sekali kelalaian Pemko Padang yang merugikan hak guru honorer," ucapnya, dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com.

Sebagai informasi, sebanyak 1.228 orang guru honorer tergabung sebagai anggota FGLPG.

Budi menjelaskan, Pemko Padang mampu memberikan banyak anggaran untuk berbagai kegiatan di Padang. Namun, mereka tidak memberikan anggaran bagi guru honorer untuk diangkat sebagai PPPK.

"Kami mohon Pemko Padang apakah bapak memiliki hati yang jernih? Untuk acara yang lain bisa dibuat dan dananya sangat besar. Sementara untuk kami tidak ada dananya, kami ada di sini juga sesuai dengan regulasi yang ada," ungkap Budi.

Baca Juga: Satu Unit Rumah Warga Padang Ludes Terbakar

Akhirnya setelah berorasi, perwakilan dari guru honorer ini di ajak untuk berdiskusi oleh pimpinan DPRD Kota Padang di ruang diskusi.