7 Gubernur di Sumatera Bangun Kerja Sama Pembangunan, Termasuk Sumatera Barat

SuaraSumbar.id - Tujuh Gubernur di wilayah Sumatera menyepakati kerja sama 5 program pembangunan. Mulai dari bidang pemerataan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif, percepatan penurunan stunting, kemiskinan ekstrem dan pembangunan rendah karbon.

"Untuk program bersama, fokus program kelima yakni terhadap pembangunan rendah karbon perlu dibentuk forum Sumatera Hijau, serta mendorong pemerintah pusat untuk menetapkan turunan peraturan menteri tentang pelaksanaan nilai ekonomi karbon sebagai dasar bagi provinsi untuk menetapkan Perda," kata Gubernur Riau Syamsuar, Kamis (30/6/2022).

Syamsuar menyampaikan itu dalam rumusan rapat gubernur se-Sumatera tahun 2022 yang digelar di Pekanbaru, Kamis (30/6/2022), yang dinilai mempunyai arti penting dan strategis, dengan harapan bersinergi dalam percepatan pembangunan, kerja sama yang saling menguntungkan dalam berbagai sektor.

Rapat gubernur se Sumatera tahun 2022 yang digelar di Pekanbaru, diikuti Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur Bengkulu Rohidin, Gubernur Jambi Al Haris dan Pj Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaludin.

Menurut Syamsuar, tujuan pelaksanaan Rakor Gubernur se Sumatera tahun 2022 di Provinsi Riau itu sebagai sarana mengembangkan pola komunikasi antarpemerintah daerah se-wilayah Sumatera.

"Kegiatan ini kami harap juga menjadi wadah evaluasi hasil kerja sama yang telah terjalin sebelumnya dalam upaya meningkatkan pembangunan daerahnya masing-masing," katanya.

Sementara itu, terkait empat program lainnya, ia menjelaskan, untuk pemerataan infrastruktur yakni dengan mendorong konektivitas jalur logistik Pulau Sumatera. Terkait infrastruktur perbatasan, antara lain mengupayakan penanganan bersama jalan provinsi di daerah perbatasan melalui peningkatan kualitas jalan.

"(Kita) Bersama mengusulkan agar jalan penghubung antar provinsi di perbatasan yang merupakan jalan provinsi untuk ditingkatkan menjadi jalan nasional. Perlunya dukungan untuk Percepatan Penyerahan P3D Pelabuhan Pengumpan Regional dan peningkatan sarana prasarana pelabuhan pada jalur tol laut," katanya.

Untuk kerja sama fokus kedua, yakni pembangunan di Sumatera adalah hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), dengan berupaya mendorong pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan atau regulasi tentang pemerataan hilirisasi SDA berbasis komoditas unggulan di Sumatera.

Baca Juga: Daerah Penjaga Hutan Harusnya Dapat Kompensasi Dunia, Gubernur Sumbar: Masyarakat Sekitar Hutan Miskin

Selanjutnya, menyepakati pembentukan forum untuk pengawasan stabilitas harga, ketersediaan dan distribusi, serta akses pembiayaan komoditi pertanian (dalam arti luas) di Sumatera.

Selain itu, meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan petani berbasis korporasi dalam rangka mendukung kawasan sentra produksi pertanian/lumbung pangan di Sumatera, dan mengembangkan kawasan industri halal (zona industri halal) di Sumatera.

Fokus ketiga adalah penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif dengan menyepakati membentuk tim teknis/pokja yang akan merumuskan konsep pariwisata halal khusus se Sumatera.

Fokus keempat yakni percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim. Dengan memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan yang bergizi bagi keluarga berisiko stunting, mendorong pemerintah daerah menganggarkan penyediaan beras biofortifikasi bekerja sama dengan Perum Bulog untuk keluarga berisiko stunting. (Antara)