SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menilai daerah yang terus menjaga kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia, harusnya mendapatkan kompensasi dari berbagai negara, terutama negara industri yang tidak lagi memiliki hutan.
"Kita diwajibkan untuk terus menjaga hutan. Tapi dalam satu sisi masyarakat sekitar hutan banyak yang miskin. Harusnya ada kompensasi untuk menjaga hutan ini yang bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan," katanya dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera di Pekanbaru, Kamis (30/6/2022).
Menurut Mahyeldi, hutan terutama yang masuk dalam kawasan hutan lindung pada satu sisi menjadi paru-paru dunia. Dunia membutuhkannya untuk penyelamat dari efek rumah kaca. Namun, negara-negara di dunia tidak mau memberikan kompensasi atas hutan itu.
Padahal dalam beberapa kasus, hutan bisa pula menjadi hambatan dalam pembangunan daerah. Banyak rencana pembangunan jalan sebagai urat nadi perekonomian di daerah yang tidak bisa dilaksanakan karena sebagian berada dalam kawasan hutan lindung.
"Dalam kondisi ini, tentu daerah penjaga hutan akan dirugikan. Namun jika ada kompensasi, maka bisa dicarikan solusi terhadap jalannya pembangunan di daerah," ujarnya.
Mahyeldi menilai carbon trade adalah solusi yang sangat adil bagi kedua belah pihak. Negara yang menjaga hutan dan negara industri yang tidak lagi memiliki hutan.
"Ini adalah perdagangan yang saling menguntungkan," ujarnya.
Apalagi saat ini telah ada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Ia berharap aturan itu bisa menjadi dasar bagi Indonesia untuk bisa meminta kompensasi dari negara-negara di dunia atas hutan yang terus dijaga kelestariannya.
Baca Juga: Ajak Gubernur se Sumatera Renungi Wacana Penghapusan Honorer, Mahyeldi: Efeknya Sangat Besar
Tag
Berita Terkait
-
Polemik Nasi Padang Babi, Ucapan Mahyeldi Tegas: Tak Boleh Lagi Ada Masakan Padang yang Nonhalal
-
Soroti Soal Nasi Padang Babi, Gubernur Sumbar Mahyeldi Usul Masakan Padang Disertifikasi
-
Soroti Menu Nasi Padang Babi, Gubernur Sumbar Meradang dan Minta Perantau Bergerak: Masakan Padang Identik dengan Halal
-
Doa Gubernur Sumbar Saat Takziah ke Rumah Ridwan Kamil: Insya Allah mmeril Kahn Mumtadz Syahid
-
Pembebasan Lahan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I Ditarget Rampung Juli 2022
Terpopuler
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 5 Sunscreen untuk Hilangkan Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan, RAM 6 GB Performa Jempolan
- 5 Sepatu Skechers Paling Nyaman untuk Jalan Kaki, Cocok Dipakai Lansia
- Purbaya Temukan Uang Ribuan Triliun Milik Jokowi di China? Kemenkeu Ungkap Fakta Ini
Pilihan
-
KLH Gugat 6 Perusahaan Rp 4,8 Trliun, Termasuk Tambang Emas Astra dan Toba Pulp Lestari?
-
Bursa Transfer Liga Inggris: Manchester United Bidik Murillo sebagai Pengganti Harry Maguire
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
Terkini
-
CEK FAKTA: Anak Dimangsa Ular Piton Raksasa, Benarkah?
-
Air Sinkhole Limapuluh Kota Bukan Air Sakti, BRIN Bongkar Risiko Bakteri dan Logam Berat
-
Semen Padang FC Rombak Skuad Besar-besaran Jelang Putaran Kedua, Rendy Oscario Sroyer Kembali
-
Anggaran Pascabencana Sumbar Tembus Rp 21,44 Triliun, Ini Rincian Kebutuhan 16 Daerah
-
CEK FAKTA: Prabowo Copot 5 Menteri Sekaligus Saat Retret di Hambalang, Benarkah?