SuaraSumbar.id - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menilai daerah yang terus menjaga kelestarian hutan sebagai paru-paru dunia, harusnya mendapatkan kompensasi dari berbagai negara, terutama negara industri yang tidak lagi memiliki hutan.
"Kita diwajibkan untuk terus menjaga hutan. Tapi dalam satu sisi masyarakat sekitar hutan banyak yang miskin. Harusnya ada kompensasi untuk menjaga hutan ini yang bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan," katanya dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera di Pekanbaru, Kamis (30/6/2022).
Menurut Mahyeldi, hutan terutama yang masuk dalam kawasan hutan lindung pada satu sisi menjadi paru-paru dunia. Dunia membutuhkannya untuk penyelamat dari efek rumah kaca. Namun, negara-negara di dunia tidak mau memberikan kompensasi atas hutan itu.
Padahal dalam beberapa kasus, hutan bisa pula menjadi hambatan dalam pembangunan daerah. Banyak rencana pembangunan jalan sebagai urat nadi perekonomian di daerah yang tidak bisa dilaksanakan karena sebagian berada dalam kawasan hutan lindung.
"Dalam kondisi ini, tentu daerah penjaga hutan akan dirugikan. Namun jika ada kompensasi, maka bisa dicarikan solusi terhadap jalannya pembangunan di daerah," ujarnya.
Mahyeldi menilai carbon trade adalah solusi yang sangat adil bagi kedua belah pihak. Negara yang menjaga hutan dan negara industri yang tidak lagi memiliki hutan.
"Ini adalah perdagangan yang saling menguntungkan," ujarnya.
Apalagi saat ini telah ada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
Ia berharap aturan itu bisa menjadi dasar bagi Indonesia untuk bisa meminta kompensasi dari negara-negara di dunia atas hutan yang terus dijaga kelestariannya.
Baca Juga: Ajak Gubernur se Sumatera Renungi Wacana Penghapusan Honorer, Mahyeldi: Efeknya Sangat Besar
Tag
Berita Terkait
-
Polemik Nasi Padang Babi, Ucapan Mahyeldi Tegas: Tak Boleh Lagi Ada Masakan Padang yang Nonhalal
-
Soroti Soal Nasi Padang Babi, Gubernur Sumbar Mahyeldi Usul Masakan Padang Disertifikasi
-
Soroti Menu Nasi Padang Babi, Gubernur Sumbar Meradang dan Minta Perantau Bergerak: Masakan Padang Identik dengan Halal
-
Doa Gubernur Sumbar Saat Takziah ke Rumah Ridwan Kamil: Insya Allah mmeril Kahn Mumtadz Syahid
-
Pembebasan Lahan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I Ditarget Rampung Juli 2022
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Cara Cek KTP Kita Terdaftar di Pinjol Apa Saja?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Satpol PP Padang Pariaman Tertibkan Kafe Karaoke-Kedai Tuak, Sejumlah Barang Bukti Disita
-
Kinerja Solid dan Inovasi Digital Antar BRI Raih 4 Penghargaan Bergengsi
-
Ini Makanan Kaya Serat yang Bantu Turunkan Kolesterol
-
Bareskrim Tetapkan 20 Koperasi Jadi Tersangka Karhutla
-
Terjepit di Sela Tiang Rumah Selama 2 Jam, Perempuan 19 Tahun di Padang Dievakuasi Damkar