Pembentukan KDEKS Tak Libatkan MUI Sumbar, Buya Gusrizal Blak-blakan Sindir Gubernur Mahyeldi

SuaraSumbar.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat (Sumbar) merasa kian ditinggalkan oleh pemerintah daerah. Hal ini tergambar dalam pengembangan ekonomi syariah melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumbar yang bahkan tidak melibatkan MUI.

Pernyataan itu disampaikan Ketua MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar. Menurutnya, MUI Sumbar tidak akan terlibat dengan KDEKS Pemprov Sumbar. Sebab, dari awal MUI memang tdak dilibatkan.

Buya Gusrizal mengatakan, Pemprov Sumbar menggelar diskusi tentang penyusunan rencana tahapan percepatan pembentukan KDEKS pada 13 Maret 2022 lalu.

Dia melihat bahwa banyak usaha-usaha ekonomi syari’ah lebih bernuansa politis orang-orang yang berada dilingkaran Gubernur Sumbar. Menurutnya, sikap Mahyeldi tidak menunjukkan dirinya sebagai pemimpin Sumbar, namun lebih menonjolkan diri sebagai pemimpin kelompoknya.

“Saya tahu bahwa apa yang saya sampaikan ini akan membuat para pendukungnya membenci saya, tapi harus saya sampaikan kepada umat bahwa itulah realitanya,” kata Gusrizal dikutip dari Minangkabaunews.com - jaringan Suara.com, Selasa (24/5/2022).

Sebagai gubernur, kata Gusrizal, Mahyeldi terkesan menghindari MUI Sumbar sebagai lembaga. “Belum pernah sekalipun Gubernur Sumbar sekarang duduk bersama secara khusus dengan MUI Sumbar. Walaupun ada beberapa tokoh yang dekat dengan gubernur menjanjikan, tapi tak pernah terealisasi. Maunya hanya dikunjungi, tetapi pantang mengunjungi,” terangnya.

Gusrizal meyakini, masyarakat bisa melihat bahwa tim-tim yang dibentuk oleh Gubernur Sumbar hanya melibatkan orang-orang itu saja. Atas dasar itu, MUI Sumbar menegaskan bahwa negeri ini milik bersama bukan milik kelompok, termasuk pembentukan KDEKS tersebut.

"Kalau berbicara tentang pengembangan ekonomi syari’ah, biarlah umat yang mencatat tentang komitmen MUI Sumbar. Tapi kondisi kepemimpinan di Sumbar hari ini terus berusaha menyingkirkan peran MUI Sumbar," katanya.

“Saya katakan, silahkan berbuat sesuka hati, tapi ingat. Masing-masing akan diminta pertanggung jawaban. Memang harus saya akui bahwa selama saya berada di MUI Sumbar, inilah hubungan terburuk yang terjadi antara pimpinan daerah dengan MUI Sumbar. Semoga Allah SWT memperbaiki apa yang sedang terjadi saat ini,” katanya.

Baca Juga: Ratusan CPNS Pemprov Sumbar Terima SK, Gubernur Mahyeldi: ASN Jangan Kampungan dan Kolot