Dipecat Tanpa Alasan, Puluhan Kader PKK hingga Niniak Mamak di Bukittinggi Demo Kelurahan

SuaraSumbar.id - Puluhan kader PKK, Niniak Mamak dan tokoh masyarakat di Kelurahan Ipuah Mandiangin, Kota Bukittinggi menggelar aksi demo di kelurahan tersebut, Senin (17/1/2022).

Mereka marah karena puluhan kader dan PKK diberhentikan dari fungsional sebagai perpanjangan tangan pemerintah tanpa alasan yang jelas.

Salah seorang kader posyandu di Kelurahan Ipuah Mandiangin mengatakan, ia dan puluhan kader lainnya diberhentikan tanpa alasan yang jelas dan kuat dugaan pemberhentian kader dan PKK adanya tim pihak berkepentingan.

"Kita hanya diberitahukan lewat video call WhatshApp oleh Ketua PKK Kelurahan dengan mengatakan terimakasih atas kerjasamanya selama ini. Dan kami merasa shock karena tanpa alasan yang jelas puluhan kader dan PKK diberhentikan begitu saja," katanya, dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com.

Baca Juga: Operasi Pasar Minyak Goreng Murah di Bukittinggi Diserbu Warga, 1 Liter Rp 14 Ribu

Sementara itu dengan terang-terangan puluhan kader, PKK, Niniak Mamak dan Tokoh Masyarakat setempat menyebut pemberhentian itu dilakukan oleh tim pemenangan Wali Kota sekarang tanpa melakukan musyawarah dan mufakat terlebih dahulu.

Menyikapi hal itu, Datuak Nan Tinggi dan sejumlah warga lainnya menyampaikan kekecewaan mereka ke kantor setempat dan tidak setuju dilakukannya pemberhentian sepihak tanpa adanya musyawarah.

"Kalau sebelumnya dilakukan musyawarah dan telah didudukan tidak masalah, ini malah tanpa musyawarah mengambil keputusan sepihak saja. Kita menginginkan adanya musyawarah, jangan mentang-mentang ada kepentingan keputusan sepihak saja," jelasnya.

Sementara itu, Plh Lurah Ipuah Mandingin, Wisnaldi mengatakan, pihaknya akan melakukan musyawarah dan evaluasi bagi kader-kader dan PKK yang aktif.

"Kader dan PKK yang tidak aktif akan dievaluasi kembali dan jika memang tidak bisa bekerja lagi maka akan diganti," katanya.

Baca Juga: Tidur Bareng di Pasar Penampungan Bukittinggi, 3 Pasangan Remaja Ditangkap Satpol PP