Ilustrasi KTP
Eka mengatakan, jika masyarakat tidak mau divaksin bisa jadi PPKM kota Padang naik lagi. Hal itu akan berdampak juga bagi masyarakat dan anak-anak harus sekolah daring lagi.
“Kita sama sekali tidak mempersulit urusan warga, seluruh yang kita lakukan sudah sesuai dengan peraturan yang ada,” imbuhnya.
Hal itu kata Eka dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan bersama. Tidak ada pemerintah mempersulit. Bahkan, kata Eka, di daerah lain perkantorannya ada peduliLindungi. Ini untuk memutus mata rantai Covid-19.
Kemudian, pihak kecamatan dan kelurahan melakukan pengecekan Door to door itu sesuai data ‘by name by adress’, siapa warga yang belum vaksin.
“Kita minta mereka untuk vaksin, tak lain demi kebaikan kita bersama,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Rekonsiliasi Politik, Anies Baswedan Jadi Menteri Prabowo?
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
Pilihan
-
Inilah 5 Menteri yang Kinerjanya Paling Buruk Menurut Survei CELIOS
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
Terkini
-
MotoGP Mandalika 2026 Jadi Momentum BRI Perkuat Ekonomi Lokal
-
MotoGP Mandalika 2026 Makin Hijau, BRI Perkuat Pengelolaan Sampah
-
8 Anggota Satpol PP Bukittinggi Ditahan Kasus Dugaan Kekerasan di Kampus Fort de Kock
-
Brand Finance Indonesia 100 2026 Tempatkan BRI di Peringkat Pertama Merek Paling Bernilai
-
Padang Diterjang Banjir Parah, Athari Gauthi Minta Keselamatan Anak-Anak dan Lansia Diprioritaskan