Paksa Masyarakat Disuntik Vaksin Covid-19, Wali Kota Padang Lapor Gubernur Sumbar

SuaraSumbar.id - Capaian vaksinasi di Sumatera Barat (Sumbar) masih sangat rendah. Atas kondisi tersebut, Kota Padang sampai saat ini masih menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Melihat situasi tersebut, Wali Kota Padang Hendri Septa meminta arahan dan izin dari Gubernur Sumbar untuk memaksa masyarakat menjalankan vaksinasi. Jika tidak, Padang akan selalu berada di PPKM Level 4.

“Semua kita subjek vaksinasi, kita minta arahan Gubernur. Kita tidak akan layani masyarakat kalau mereka tidak vaksin. Jadi ini seperti pemaksaan,” kata Hendri Septaa, dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com, Jumat (8/10/2021).

Dia mengaku sudah menyurati Dirjen Dukcapil terkait hal tersebut. Namun, pemaksaan vaksinasi itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca Juga: Desakan Eksekusi Bupati Pessel ke Kejati Sumbar Disebut "Ditunggangi" Dalang

Menurut Hendri jika vaksinasi dilakukan seperti biasa jalannya bakal lama. Namun, jika diterapkan masyarakat tidak akan dilayani kalau tidak vaksin maka akan tercapai target vaksinasi.

“Ketika Kota Padang menerapkan harus ada kartu vaksin saat di penerapan PPKM tanggal 7 Juli lalu, angka capaian vaksinasi bahkan naik hingga 80 ribu orang karena terpaksa harus vaksin,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu Hendri meminta mohon arahan. Kami hanya ingin masyarakat patuh untuk target 10 persen.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengaku Sumbar sudah keluarkan edaran di mall, supermarket dan swalayan untuk harus vaksin sebelum bisa masuk.

Hal itu juga dilakukan untuk ASN agar semua divaksin. Kalau menolak kita lakukan pemotongan gaji. Dia juga memesankan kepala dinasnya juga ditindak kenapa belum maksimal vaksinasi.

Baca Juga: Pemkot Padang Fokuskan RPH Lubuk Buaya untuk Pemotongan Babi