SuaraSumbar.id - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat evaluasi Perda Nomor 6 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru yang dinilai ada kekurangan dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19.
Ketua Bapemperda DPRD Sumbar, Hidayat mengatakan, usulan revisi ini muncul dari Polda Sumbar terhadap penegakkan protokol kesehatan di daerah itu.
"Hasil pembahasan kita mendorong Pemprov Sumbar kirimkan nora pengantar revisi perda tersebut. Kita akan lihat kajian apa yang membuat perda ini direvisi," katanya, dikutip dari Antara, Rabu (1/9/2021)
Politisi Gerindra itu menekankan semangat saat ini adalah bagaimana proses kehidupan sosial dan ekonomi dapat berjalan dalam protokol kesehatan.
Baca Juga: Wow, Pengadaan Baju Dinas dan Atribut DPRD Pesisir Selatan Tembus Rp 1,57 Miliar
Misalnya, pelaksanaan tatap muka di sekolah tetap berjalan dengan menggunakan masker dan separuh dari kapasitas dan lainnya.
Dalam pembahasan, persoalan Perda ini belum optimal seperti tidak melibatkan tokoh agama, adat, pemuka masyarakat dalam mengedukasi protokol kesehatan.
"Kita ingin tokoh ini kita rangkul lalu mereka melakukan sosialisasi agar masyarakat taat prokes," kata dia.
Sementara anggota DPRD Sumbar, Ali Tanjung menilai tidak perlu ada revisi terkait Perda ini.
"Persoalan yang ada adalah di dalam pelaksanaan, bukan aturannya," kata dia.
Baca Juga: Pelantikan Sekda Padang Nonaktif Jadi Kadis Provinsi Sumbar Diklaim Sudah Izin Mendagri
Ia mencontohkan aparat yang tidak memberikan sanksi tegas kepada warga yang langgar aturan.
"Jumlah petugas yang bertugas tidak sepadan dengan masyarakat yang diawasi dan lainnya," kata dia.
Sementara perwakilan Satpol PP Sumbar, Refdinal mengatakan pihaknya terkendala di anggaran dalam melaksanakan isi perda tersebut.
"Jika anggaran sedikit tentu langkah penegakan juga sedikit," kata dia
Menurut dia warga yang melanggar Perda AKB cukup banyak dan membuat petugas kewalahan.
"Kita tidak dapat memberikan sanksi sosial selama 60 menit kepada pelanggar karena jumlah mereka banyak," kata dia.
Saat turun ke lapangan, Satpol PP Sumbar bersama TNI-Polri berjumlah 25 orang dan dibantu Satpol PP Kota sebanyak 25 orang sementara jumlah masyarakat mencapai ratusan orang
Ia mencatat hingga 15 Agustus 2021 pihaknya telah memberikan sanksi kepada 239.938 orang 586 pelaku usaha.
Enam pelaku usaha ditindak secara pidana, ada empat pelaku usaha di Payakumbuh dan dua pelaku ditangani Satpol PP Sumbar.
"Untuk denda uang ada sebanyak 2.532 orang yang sudah ditindak," katanya.
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Kapolda Sumbar: Motif Biar Dibuktikan di Persidangan
-
Kapolda Sumbar Kembali Tegaskan AKP Dadang Tak Ganguan Mental: Sudah Mau Makan!
-
Masa Tenang Pilkada 2024, KPU Sumbar Larang Aktivitas Kampanye dan Survei
-
Bawaslu Agam Tertibkan APK di Masa Tenang Pilkada 2024
-
Kasus Penembakan Kasat Reskrim Solsel, Walhi Sebut Momen Berantas Kejahatan Lingkungan